BITUNG, (manadotoday.co.id) – Sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengaku kurang mendapat perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di masa pandemi covid-19.
Hal ini mengemuka pada saat talkshow
dengan tema “Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19″ yang digelar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiayah (PDPM) Kota Bitung Talkshow bersama pihak legislatif dan eksekutif, Kamis (22/10/2020).
Program kerja perdana yang di gagas oleh PDPM Kota Bitung, dengan bertema diwilayah Kecamatan Maesa Kota Bitung, Kamis (22/10/2020).
“Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, melalui Dinas Koperasi dan UKM, kurang peduli terhadap nasib pelaku usaha mikro kecil pada massa pandemi,” ungkap Chrsitofel salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang handycraft.
Ia mengaku di tengah pandemi saat ini, dirinya tetap berkarya dan survive, untuk menopang kebutuhan keluarga dan penyelamatan usaha, dengan menangkap moment yang sedang berlangsung saat ini dalam pesta politik di Pilkada serentak 2020. yakni menawarkan berbagai sampel produk yang merchandise dari bahan daur ulang,” katanya.
Senada disampaikan oleh Angga Longdong, owner Our Way merchandise dan clothing khas Kota Bitung dan Andre pelaku usaha cafe . Keduanya berharap Pemkot Bitung dapat memperhatikn para pelaku UMKM .
“Ya, minimal dengan program bantuan dari Pemkot Bitung yang dapat membuat usaha yang kami rintis tetap eksis di tengah pandemi,”,ujar keduanya sembari berharap pandemi covid-19 ini cepat berlalu sehingga usaha yang dirintis bisa kembali berproduksi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung, Anneke Tumbelaka menyampaikan sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah (PM). Dirinya sempat kaget, perwakilan pelaku UMKM yang hadir saat ini, tak satupun yang masuk dalam program Bangga Buatan Bitung, yang saat ini tengah di genjotkan oleh Pemkot Bitung di era New Normal saat ini.
“Dalam program tersebut, pelaku UKM diberikan pelatihan dan pendampingan sampai pada fase pemasaran. Konsep UKM secara offline secara umum dilakukan oleh pelaku UKM diubah menjadi online, dikarenakan menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini dan saat ini sedang diterapkan dalam program Bangga Buatan Bitung,” terang Anneke.
Anneke melanjutkan, Pemerintah saat ini, sangat fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UKM yang masih mampu bertahan menggerakkan ekonomi.
“Sesuai data jumlah UKM di Kota Bitung dari data 6.755 yang aktif hanya sekitar 5000an kemudian kembali dilakukan pendataan hanya tersisa 3.800an. Namun saat ini jumlah UKM tiba-tiba naik menjadi 10.650 akibat adanya bantuan dari pusat yang sementara berlangsung saat ini,” ungkap mantan Camat Girian ini.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bitung, Geraldi Mantiri menyampaikan, DPRD sampai saat ini masih terus berupaya mensupport penguatan UKM di tengah pandemi covid-19 lewat porsi anggaran lebih besar dalam APBD.
“Ketika awal-awal covid-19, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM karena kebetulan menjadi salah satu mitra kerja kami di Komisi II. Yang kami ingin pastikan kesiapan Dinas untuk menopang UKM selama covid-19,” kata Geraldi.
Namun harus diakui kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, anggaran yang telah diplot untuk Dinas Koperasi dan UKM ikut juga digeser untuk penanganan covid-19 sehingga berimbas pada beberapa program.
“Kami coba siasati di APBD Perubahan dengan menambah anggaran tapi itu tidak memungkinkan karena ketersedian anggaran sangat terbatas. Harapannya di APBD 2021 porsi anggaran untuk koperasi dan UKM jauh lebih besar agar perekonomian kita bisa kembali bangkit,” tutupnya.(alo)
