TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Wajib Pajak di Kota Tomohon setelah dilakukan penetapan massal Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 bertambah 660 atau total menjadi 41.074 wajib pajak.
Ini terungkap pada penyerahan DHKP dan SPPT tahun 2020 kepada para camat dan lurah se-Kota Tomohon secara simbolis sekaligus Pencanangan Gelorakan Membayar (Gebyar) PBB-P2 Senin (14/9/2020) di ruang kerja wali kota.
Dalam sambutannya, wali kota mengatakan Kota Tomohon memiliki keistimewaan dalam pengelolaan pajak daerah karena bisa mengelola seluruh jenis pajak yang diamanatkan dalam perundang-undangan.
‘’Tidak semua daerah diberikan kewenangan seperti ini. Meski kota kecil namun Tomohon bisa diistimewakan seperti ini,’’ kata Eman.
Pajak lanjut wali kota, memiliki peranan sangat penting dalam membiayai pembangunan di daerah.Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk memungut pajak. Bukan hanya memungut tapi diberi kewenangan menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum.
Sementara regulasi yang dijadikan acuan dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) antaranya Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3/ 2013 tentang PBB-P2 dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 38/2017 tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB-P2.
‘’Ya, tren penerimaan pajak di Kota Tomohon terus menunjukkan peningkatan, khususnya PBB-P2.
Gebyar Pajak diikuti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Djemmy J Sundah SE, Asisten Perekonomian Setdakot Tomohon Ir Enos AA Pontororing MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Gerardus E Mogi, Camat Tomohon Tengah Edvin MJ Joseph SSTP MSi, Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Christofel Manangka SE . (ark)
