RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, menegaskan, jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang kedapatan masih bolak-balik Mitra, maka Kepala SKPD-nya akan dicopot.
Menurut Bupati, walau saat ini sudah masuk masa normal baru atau istilah terbarunya disebut adaptasi kebiasaan baru, namun kelonggaran yang diberikan ini harus digunakan dengan bijaksana.
“Di masa normal baru harus mengurangi aktivitas dan hanya aktivitas penting yang dilakukan, guna mencegah penyebaran COVID-19,”ujar Bupati.
Bahkan Bupati mengatakan, selain ASN dan THL, ini juga berlaku bagi para perangkat hukum tua. Khusus ASN dan THL jika kedapatan masih bolak-balik dan masuk keluar Kabupaten Mitra maka para Kepala SKPD yang akan bertanggung jawab.
“Saya lelah membina dari bawah. Karena itu saya akan membina dari eselon II. Kalau nanti ada terbukti ASN dan THL bolak balik Mitra, Kepala SKPD saya ganti. Bahkan saya sudah pesan ke Sekretaris Daerah, hari Senin akan ada dua Kepala SKPD yang diganti,” ungkap James Sumendap, Jumat (14/8/2020).
Adapun sesuai dengan UU ASN menurutnya, para eselon II adalah pejabat pembina langsung untuk jajaran di bawahnya dan Bupati merupakan pengambil kebijakan.
Terkait kebijakan ini menurutnya, tidak boleh membanding-bandingkan dengan daerah lain karena dirinya sudah tegaskan bahwa tidak boleh ada jajaran Pemkab Mitra terjangkit COVID-19.
“Jangan sampai karena ulah anda sekalian yang tidak tertib kepada anak buah mengakibatkan semua kantor di Mitra ditutup,” tukasnya.
Walau begitu, ini bukan berarti seluruh ASN dan THL, bahkan hukum tua dan perangkat desa akan diisolasi dari dunia luar, melainkan lebih kepada menyortir mana kegiatan yang penting dan perlu dilakukan, serta mana yang tidak.
“Siapa pun ASN dan THL boleh keluar masuk tapi harus seizin saya. Ini termasuk hukum tua dan perangkat desa. Saat ini saya tertibkan di lingkungan kita dahulu, kalau kita sudah tertib baru saya tertibkan rakyat,” tandasnya.
Sebabnya, kalau ke depan bertambah lagi kasus konfirmasi COVID-19, maka dirinya akan melakukan evaluasi dan jika terpaksa akan memanggil TNI dan Polri untuk jaga lagi perbatasan.
“Saya juga minta dukungan DPRD Mitra terkait hal ini. Kalau di Pemkab Mitra yang keluar masuk harus seijin saya, kalau untuk anggota dewan ada Ketua DPRD,” tutupnya.(ten)
