RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati (Wabup) Drs Jesaja J.O Legi, terus menunjukkan prestasi gemilang dalam pemerintahan.
Setelah berhasil meraih Monitoring Center For Prevention (MCP) Dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dengan predikat terbaik di Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020, kali ini, Pemkab Mitra kembali mempertahankan prestasi dengan lima kali menyabet gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Digelar di perkantoran Block B Pemkab Mitra hari ini Senin (11/5/2020), Bupati JS bersama Wabup JL didampingi Plt Sekertaris Daerah David Lalandos bersama para asisten dan jajaran pejabat, menghadiri Video Conference (Vidcon) penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Kesempatan tersebut, Bupati JS mengatakan bahwa dari prestasi tersebut bisa dinilai sendiri seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah selama ini.
“Dengan peraihan WTP ke-5 ini oleh Pemkab Mitra, semua pihak bisa menilai seperti apa. Ini semua kuncinya hanya satu, tegas! Jadi terima kasih kepada Kepala SKPD, staf, dan THL, serta masyarakat Mitra, DPRD Mitra, dan teman-teman pers yang selalu mengawasi sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2019 berjalan dengan baik dan mendapat opini WTP yang kelima,” kata JS.
Di lain pihak, Gubernur Sulut Olly Dondokambey berterima kasih karena apa yang sudah dikerjakan oleh BPK Perwakilan Sulut dan seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara bisa berjalan dengan baik berkat Tuhan Yang Maha Esa.
“Kita telah diperkenankan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparat Negara di Sulut dengan baik. Saya tentunya berterima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Sulut karena LKPD sudah selesai,” ujar Olly Dondokambey.
Dirinya juga bersyukur dan berterima kasih karena laporan hasil pemeriksaan dari 15 kabupaten/kota sangat memuaskan.
“Tahun depan kami harapkan 15 kabupaten kota bisa dapat opini WTP. Harapan kami juga agar pemerintah Sulut bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam sistem keuangan pemerintah,” tuturnya.
Walau demikian, dirinya menyadari bahwa tenaga keuangan di Sulut belum maksimal karena sekian tahun tidak ada penerimaan ASN khusus tenaga akuntansi.
“Tentunya hasil yang baik ini berkat kerja sama Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi dan rekan-rekan yang memberikan dorongan bagi kami semua sehingga hasil yang didapati sangat baik,” kata Olly Dondokambey.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi menuturkan, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2019 secara umum mengalami peningkatan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian.
“Saya harap agar pencapaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”tuturnya. (ten)
