RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Teleconfrence bersama Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama seluruh Kepala Dinas (Kadis) PMD se-Indonesia, yang membahas masalah dana desa (dandes) berbasis non-tunai yang bakal diterapkan.
Dalam arahannya, Mentri Desa (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk pengolahan dana desa saat ini ditengah pandemi Covid-19 harus berbasis non-tunai sesuai dengan protokol.
Sementara Kepala Dinas (Kadis) DPMD Royke Lumingas mengatakan, untuk pemerintah kabupaten (Pemkab) Mitra dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap SH, telah lebih dulu menerapkan sistem non tunai untuk penyaluran dandes.
“Jadi dalam Teleconfrence tadi, setelah membahas terkait pengolahan dandes non tunai, saya mengatakan bahwa di Pemkab Mitra telah lebih dulu menerapkan sistem ini. Dan hal tersebut diapresiasi baik oleh Mendes yakni Pak Iskandar,” ujar Lumingas, Kamis (16/4/2020).
Selain itu, Mentri Desa mengatakan dalam waktu dekat ini, bakal dilakukan penyaluran berupa Bantuan Langsung Turun (BLT) bagi warga yang terdampak Covid-19 dari dana desa (dandes).
“Untuk penyaluran BLT yang dimaksud, bakal segera disalurkan. Dan kepada para penerima nantinya, bukan warga yang masuk dalam program kementrian sosial (Kemensos) seperti PKH,” terang Lumingas.
Adapun anggaran yang bakal diambil dari dandes untuk pengalokasiannya, yakni dana perdesa dibawah 800 juta disalurkan 25 persen diatas 800 juta disalurkan 35 persen.
” Untuk itu, pihak kami bakal meninjau kembali data yang ada di setiap desa.. Yang disediakan untuk penyaluran BLT nantinya berupa Pangan dan yang sudah dibuatkan yakni tempat cuci tangan disetiap jaga yang ada disetiap desa,” jelas Lumingas.
Dirinya menegaskan, data nantinya akan diperiksan kembali agar penyaluran bisa tepat sasaran.
“Diharapakan tidak ada tumpang tindi dengan data Kemensos dalam penyaluran tersebut,” tutup Lumingas. (ten)
