SULUT, (manadotoday.co.id) – Sebanyak 12 Provinsi dari kawasan Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, membahas program pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dilaksanakan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang berlangsung 2 sampai 4 Maret 2020 ini, dihadiri langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan perwakilan dari Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Sementara untuk daerah Sulawesi yakni terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya, menyambut kedatangan seluruh peserta konsultasi regional sekaligus mengapresiasi Menteri PUPR yang telah memilih Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemprov Sulut dan seluruh masyarakat Sulut tentunya berterimakasih karena Sulut dipilih menjadi tempat buat acara rapat regional ini dan ini sangat menguntungkan buat masyarakat Sulut,” ujarnya.
Olly berharap melalui kegiatan kosultasi ini dapat menguntungkan Sulut melalui perencanaan proyek infrastruktur yang bakal dikerjakan di Sulut.
“Mudah-mudahan karena digelar di Sulut usulan dari Provinsi Sulut lebih banyak ditampung oleh Pak Menteri,” tandasnya.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya, mengajak seluruh peserta konsultasi regional untuk membuat program 2021 dengan mensinkronkan dan mengsinergikan antara PUPR pusat dengan PU PR an provinsi dan kabupaten.
“Untuk itu saya mengajak kita semua mendengarkan kembali arahan kebijakan tahun 2020 2024. Dimanapun kita bekerja setiap tahun kita melaksanakan tiga hal. Pertama, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kedua, melaksanakan pekerjaan yang kita punya di tahun 2020 dan ketiga memprogramkan tahun 2021,” kata Basuki.
Menteri PUPR mengingatkan seluruh peserta konsultasi untuk mempercepat pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang dan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.
“Kita juga harus memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa seperti air bersih sanitasi dan jembatan gantung. Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antar desa. Tahun kemarin kita membangun 165 jembatan gantung, tahun ini ada 150 an dan tahun depan kalau bisa kita tambah utk memfasilitasi jembatan gantung atau jembatan desa yang terutama untuk anak-anak sekolah kita,” ungkap Basuki.
“Sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) maka pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, jadi seperti disini ada Waduk Kuwil. Tahun ini kami masih menyelesaikan yang 65 bendungan sisa dari yang kemarin, mulai 2021 akan saya tambah lagi 15 bendungan harapannya tahun 2024 semua bendungan yang kita bangun selesai,” sambungnya.
Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat lahan ringroad 3 kepada Menteri PUPR oleh Gubernur Olly, Menteri Basuki memastikan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang selesai pada akhir 2020.
“Kita melanjutkan KSPN. Tahun 2020 ini semua yang lima ini Danau Toba , Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang selesai tahun 2020. 2021 kita akan pindah. Lima ini kita akan selesaikan tahun ini, tahun depan kita pindah,” terangnya. (ton)
