Pemprov Sulsel “Belajar” Program Perlindungan Jamsos Pekerja Sosial Keagamaan di Pemprov Sulsel

Edwin SIlangen, Abdul Hayat
Sekdaprov Edwin Silangen bersama para pejabat Pemprov Sulut, foto bersama jajaran Pemprov Sulsel dibawah pimpinan Sekdaprov Abdul Hayat.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dibawah pimpinan Sekdaprov Abdul Hayat mengunjungi Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), untuk “belajar” terkait program perlindungan jaminan sosial (jamsos) bagi non ASN dan pekerja sosial keagamaan.

Kunjungan ini diterima Sekdaprov Edwin Silangen didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sulut, di ruang F.J. Tumbelaka, Kamis (7/11/2019).

Pada kunjungan tersebut, Pemprov Sulsel ingin mengetahui program perlindungan jamsos bagi non ASN dan pekerja sosial keagamaan Sulut, yang telah berhasil dilaksanakan bahkan meraih rekor dunia MURI perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi 35.000 Pekerja Lintas Agama di Sulut pada tahun 2018.

Sekdaprov Silangen pada pertemuan itu, mengatakan benchmarking ini merupakan kegiatan saling berbagi pengalaman dan informasi, baik dari Sulut maupun Sulsel juga. Menurutnya, jamsos ketenagakerjaan perlindungan bagi pekerja lintas agama di Sulut hingga kini sudah mencakup 75.780 peserta.

“Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini juga disumbangkan oleh adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” terangnya.

Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat pada kesempatan itu, berharap hasil kunjungan benchmarking ini nantinya dapat diterapkan di wilayahnya.

“Intinya ada hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut, terlebih dalam hal perlindungan jaminan sosial bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu, demi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Hadir dalam benchmarking itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo. (ton)