SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, dinilai berhasil di bidang hukum. Hal itu dibuktikan dengan tetap terjaganya stabilitas keamanan daerah sebagai daya tarik investor berinvestasi di Sulut.
“Sulut daerah yang aman sehingga menjadi pra syarat masuknya investasi diberbagai bidang pembangunan,” demikian disampaikan pakar hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Ronny Maramis.
Menurut Maramis, momentum ini harus tetap dijaga. Keberhasilan OD – SK di bidang hukum ditandai dengan tidak adanya gangguan kamtibmas serius selama kepemimpinan mereka.
“Ini juga merupakan kemampuan sinergitas mereka dengan mitra legislatif dan forkompinda yang bersama-sama membangun kekuatan tersebut,” tandas Maramis.
Staf Khusus Gubernur Sulut Jemmy Mokolensang menambahkan, sejalan dengan Nawacita Jokowi, OD – SK ikut melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
“Berbagai upaya yang dilaksanakan untuk pembangunan hukum di Sulawesi Utara dengan tujuan utama untuk mencapai Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil antara lain meningkatkan kinerja lembaga di bidang hukum,” ujarnya.
Menurut Mokolensang, di era pemerintahan OD – SK, hukum di bidang investasi telah berjalan dengan baik. Norma hukum itu terkait Investasi, syarat-syarat investasi dan yang teterpenting mengarahkan agar investasi berpihak pada perlindungandan kesejahteraan rakyat.
“Perijinan satu pintu dengan birokrasi yang memudahkan investor telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sulut. Termasuk percepatan penerbitan perijinan, pembuatan MoU dengan pihak ketiga untuk kepastian hukum dalam dunia usaha,” ungkapnya.
Ditambahkannya, Pemprov Sulut juga mendukung program Garda Jaga Desa yang sementara diakukan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.
“Program ini dilakukan untuk mengawasi dan mengantisipasi penyalahgunaan alokasi dana desa,” tandas Mokolensang.
Lanjut Mokolensang, OD – SK juga berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan meningkatkan efektifitas perundang-udangan yang ada, serta menanamkan pendidikan yang membentuk etika, karakter dan moral yang baik sedini mungkin, untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
“Pondasi moral yang baik yang tertanam sejak dini akan menciptakan sumber daya manusia yang hebat, sadar dan taat akan hukum, mempunyai sifat yang amanah, dan memberikan kontribusi baik untuk tercapainya suatu keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Grubert T Ughude mengatakan Biro Hukum bertugas membantu Sekdaprov Sulut untuk menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan rancangan perundang-undangan, bantuan hukum serta penegakan Hak Azasi Manusia, Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Kebijakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mempercepat penerbitan setiap Keputusan Gubernur yang mendukung para para investor yang telah memenuhi syarat untuk berusaha di Sulut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberi arahan dan pembinaan kepada Kabupten/Kota dalam pembentukan Perda/Peraturan Bupati/Walikota yang pro kepentingan masyarakat dan dunia usaha di Sulut,” pungkasnya. (*/ton)
