Wagub Kandouw: Temuan BPK di Pemkab/Pemkot Jadi Masalah Kita Bersama

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw
Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, menyaksikan penandatanganan dan penyerahan komitmen oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sulut kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut, Karyadi.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw menyatakan, temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulut, menjadi masalah bersama.

“Temuan BPK bukan lagi menjadi masalah masing-masing daerah melainkan menjadi masalah kita bersama. Saya mengajak semua pihak agar bergotong royong dan merasa senasib sepenanggungan menyelesaikan rekomendasi BPK,” demikian disampaikan Kandouw, dalam sambutannya pada kegiatan Penyerahan Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK oleh Kepala Daerah se-Provinsi Sulut, yang dilaksanakan di Aula BPK Provinsi Sulut, Jumat (18/10/2019).

Pada kesempatan itu, Kandouw berterimakasih kepada BPK Sulut atas inisiasi acara yang disebutnya baru dilakukan pertama kali di Indonesia ini, sebagai sebuah kesempatan besar untuk mengejar prestasi WTP seluruh Kabupaten/Kota.

“Terimakasih Bapak Karyadi (Kepala BPK Sulut,red) atas kesempatan ini. Tentu saja ini menjadi pencerahan dan cambuk bagi kita semua supaya secepatnya menindaklanjuti dan menyelesaikan semua temuan BPK,” ujarnya.

“Mudah-mudahan tahun depan dengan ikhtiar semangat dan usaha dari kita semua seluruh kabupaten/Kota semua Wajar Tanpa Pengecualian,” tandas Kandouw.

Pada acara tersebut, Kandouw menyaksikan penandatanganan dan penyerahan komitmen oleh para Bupati dan Wali Kota se-Sulut kepada Kepala Perwakilan BPK Sulut, Karyadi.

Sementara Kepala BPK Sulut Karyadi memaparkan tujuan agenda ini adalah untuk menyatukan tekad dari para Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK dengan cara komitmen atau berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Karyadi, pihaknya siap memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya bagi seluruh stakeholder untuk dapat berkoordinasi kapanpun.

“Ini diharapkan untuk mengejar target nasional dan agar tak ada beban lagi saat pendahuluan pemeriksaan BPK di awal tahun 2020,” tukasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Provinsi Sulut Praseno Hadi, Asisten 3 Setda Prov. Sulut Asiano Gemmy Kawatu, para Sekda Kabupaten/Kota, para Kepala BPKAD Kabupaten/Kota. (ton)