AMURANG, (manadotoday.co.id) – Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) adalah salah satu daerah di Indonesia yang dijadwalkan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang.
Namun nampaknya agenda pesta demokrasi dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati itu, terancam tidak digelar karena terkendala anggaran.
Hal ini sebagaimana diutarakan Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE.
“Pilkada Minsel belum siap digelar tahun 2020 sehubungan belum ada kesiapan anggaran yang disinkronisasikan dengan Bawaslu Minsel. Sehingga kami akan fokus utuk persiapan Pilgub Sulut saja. Urusan Pilkada Minsel nantilah tahun 2024 saja,” ujar Sengkey.
Ketidaksiapan Pemkab Minsel dalam menghelat Pilkada 2020 menurut Sengkey, terlihat dari upaya audiense antara Pemkab Minsel dan Bawaslu dalam rangka membahas anggaran belum kunjung terealisasi.
Padahal aspek anggaran sangat penting untuk membiayai perangkat penyelenggara Pemilu. Semisal untuk Bawaslu sendiri diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp 20 Milyar yang nantinya digunakan untuk biaya di 17 kecamatan termasuk staf dan pengawas desa di 176 desa/kelurahan dan membiayai pengawas TPS di sekitar 700 TPS.
“Untuk membiayai personel personel dari tingkat kabupaten kecamatan desa dan TPS sudah tembus diatas 10 milyar lebih,” tambahnya.
Pun demikian, Sengkey mengatakan bahwa pihaknya siap duduk bersama dengan Pemkab Minsel guna membahas soal anggaran, menyampaikan perkembangan pelaksanaan pemilu 2019, sosialisasi kesiapan pilkada dan pilgub 2020, tahapan pilkada 2020, soal regulasi yang diatur dalam uu pemilihan kepala daerah, kebutuhan pengawasan pilkada dan menyampaikan batas waktu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) utuk pilkada 2020.
“Pada dasarnya Bawaslu siap, sebab Pilkada dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Namun apabilah tidak dilaksanakan audiense, tidak mengapa karena bukan juga kita yang rugi, ” tukasnya. (lou)
