TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Ir Miky JL Wenur MAP (MJLW) mengungkapkan, sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus kuat.
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan LPM Kota Tomohon yang dilaksanakan di Wale Syalon Kolongan Tomohon Tengah Rabu (17/7/2019).
Selain kuat lanjutnya, LPM harus berperan aktif dan bersinergi dengan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan dan Kota Tomohon umumnya.
‘’LPM harus membeirkan masukan atau usul, saran kepada pemerintah. Tentunya, ada mekanismenya. Usul maupun saran pembangunan harus sesuai dengan visi-misi wali kota dan wakil wali kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD,’’ jelas MJLW.
RPJMD lanjutnya, disusun untuk lima tahunan atau periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Sementara untuk tahunan ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
‘’Boleh saja LPM mengkritik pemerintah. Asalkan, disertai dengan solusi. Jangan hanya kritik tapi tidak memberikan solusi. Karena, apalah gunanya bermitra jika akhirnya tidak sejalan dengan mitra kerja,’’ tukas MJLW seraya menambahkan LPM memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah.
Selain MJLW, narasumber pada Bimtek tersebut ada Ketua LPm Sulawesi Utara Drs Ferdi Suoth, Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA, Ketua DPD LPM Kota Tomohon Dr Rooije RH Rumende SSi MKes serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Tomohon Ronni Lumowa SSos MSi. (ark)
