SULUT, (manadotoday.co.id) – 20 negara kepulauan membahas perubahan iklim di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada kegiatan The Archipelagic and Island States Forum (AIS), Kamis (1/11/2018).
Kegiatan yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Manado, dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Pada kesempatan itu, Olly sebagai pemimpin atas provinsi dengan 287 pulau mendukung penuh terlaksananya The Archipelagic and Island States Forum (AIS). Agenda ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Menurut Olly, sebagai bagian integral dan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, Sulut menyambut gembira pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama pembangunan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ini.
“Forum ini menjadi katalisator pembentukan kerjasama antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau, dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Olly.
Lanjutnya, melalui AIS Forum ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi seluruh masyarakat Sulut tentang mitigasi perubahan iklim.
“Kegiatan ini akan mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih peduli menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
“Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Menko Luhut menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam The Archipelagic and Island States Forum.
“Kesepakatan bersejarah oleh Forum yang beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan yang kebanyakan berada di kawasan Asia-Pasifik ini, antara lain berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim,” ungkapnya.
Disampaikan Menko Luhut, Forum AIS diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan dengan United Nations Development Program (UNDP). AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan – sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.
Menko Luhut menambahkan, negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya. Sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalah mereka.
“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” kata Menko Luhut.
“Moana adalah film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya,” pungkasnya.
Diketahui, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.
Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerjasama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.
Country Director UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet, mengatakan, Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG’s.
“Forum AIS inisiatif akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka,” kata Bahuet menambahkan.
“Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari inisiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggotan mengakses mekanisme baru seperti keuangan campuran, keuangan Syariah, dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS,” katanya.
Dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan, khususnya yang kecil, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Delegasi dari 20 negara termasuk Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum Menteri AIS.
Pembukaan AIS Forum turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulut, Sekdaprov Edwin Silangen, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim RI Purbaya Yudhi Sadewa, para delegasi AIS Forum, dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut. (ton)
