SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, melawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam, harus dimulai dari keluarga. Hal itu disampaikan Kandouw, pada rapat koordinasi Perlindungan Wanita yang digelar di ruang F.J Tumbelaka kantor gubernur, Selasa (14/8/2018).
Menurut Kandouw, berdasarkan data dimana 60 persen pekerja seks komersial di daerah Papua adalah perempuan asal Sulut. Selain sebagai korban trafficking, banyak pula diantaranya yang dengan sadar dan atas kemauan sendiri melakoni pekerjaan itu. Ironisnya keluarga dan orang tua ‘tutup mata’ dengan alasan ekonomi.
“Lantaran anak penghasilan besar, bisa beli mobil, bisa belikan kebun, orang tua mensupport ‘biar jo jadi penari striptease tapi banya doi’ (biar saja jadi penari striptease, asalkan banyak menghasilkan uang) Ini memalukan. Mari lawan sikap permisif terhadap pekerjaan wanita malam,” kata dia.
Kandouw menegaskan, dirinya berharap agar rapat ini mampu menghasilkan koordinasi antar instansi terkait guna mencari solusi masalah perdagangan wanita dan menekan populasi PSK Sulut. Dimulai dari pengusutan sindikat, pencarian dan penjemputan korban, serta pencegahan berupa edukasi kepada masyarakat.
“Mari segenap pemangku kepentingan, dari instansi terkait hingga LSM kita bekerja sama memberi perhatian terhadap isu human trafficking ini. Tak kalah penting menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki ‘budaya malu’ terhadap pekerjaan wanita malam tersebut,” ungkapnya.
Hadir dalam rakor itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mieke Pangkong, Ketua Studi Gender Universitas Sam Ratulangi Grace Jenny Soputan, Pejabat SKPD terkait Kabupaten/Kota, LSM dan para undangan lainnya. (ton)
