SULUT, (manadotoday.co.id) – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen, wakili Gubernur Olly Dondokambey, membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, dan Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yang dilaksaakan di Novotel Manado, Kamis (2/8/2018).
Dalam sambutannya, Silangen mengataka, reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang baik, serta untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional.
Menurut Silangen, efektifitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Secara substansi, Permenpan-RB Nomor 19 tahun 2018, dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.
Lanjutnya Silangen, untuk Permenpan-RB Nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
“Kami (Pemprov Sulut,red) menyambut positif kegiatan sosialisasi ini guna meningkatkan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan dari segenap aparatur dalam membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban khususnya dalam bidang kelembagaan dan tata laksana,” ungkapnya.
Hadir pada kegiatan itu, Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN-RB, Edy Syahputra, Assisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Yanwar Ahmad, Karo Organisasi Setdaprov Sulut Glady Kawatu, dan para Kepala Biro dan Kepala Bagian Organisasi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua. (ton)
