SULUT, (manadotoday.co.id) – Pengurus himpunan kerukunan tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon, yang digelar di M.Icon Convention Hall Manado, Senin (19/9/2016).
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dalam sambutanya yang dibacakan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sulut, Sanny Parengkuan, mengatakan, HKTI Sulut harus menjadi petani hebat.
Dikatakan Parengkuan, sejalan dengan semangat HKTI dalam mendukung setiap program pemerintah di sektor pertanian, maka pemerintahan OD-SK telah menjabarkannya dalam Tujuh Misi (Sapta Cita) pembangunan yang salah satu point pokoknya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri jasa.
Dijelaskan Parengkuan, sektor pertanian merupakan penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk, sumber pendapatan ekspor (devisa), serta pendorong dan penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi nasional lainnya, jika dikelola dengan baik dan bijak dipastikan dapat meningkatkan pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.
“HKTI Sulut harus menjadi petani yang hebat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Parengkuan, mengutip sambutan Dondokambey.
Lanjutnya, lewat program OD-SK saat ini sektor pertanian dikembangkan tidak hanya sekedar meningkatkan volume dan kualitas hasil pertanian, tapi juga bagaimana produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global.
Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus HKTI se-Provinsi Sulut, bagaimana mampu menciptakan program-program strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik dipasar domestik maupun pasar internasional.
Dalam kaitan itu tambah Parengkuan, Pemprov Sulut mendorong stakeholders terkait khususnya HKTI Sulut guna membangun sektor pertanian yang lebih baik didaerah ini, karena secara historis HKTI memiliki pengalaman dalam mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembangunan pertanian, khususnya nasib petani kita didaerah ini.
“Karena itu kebijakan dan program HKTI Sulut harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, melalui pengembangan agribisnis pertanian, sehingga Provinsi Sulut harus menjadi daerah kedaulatan pangan,” pungkasnya. (ton)
