Gelar RDP, Senator SBANL Terima Masukan dari Akademisi dan Mahasiswa ITM

peserta rapat dengarv pendapat Senator SBANL
peserta rapat dengarv pendapat Senator SBANL

TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) utusan Sulawesi Utara Ir Stefanus BAN Liow (SBANL) Jumat (17/6/2016) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Akademisi dan Mahasiswa Institut Teknologi Minaesa (ITM).

RDP itu bertopik Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

SBANL banyak mendapat masukan dari para dosen maupun masiswa ITM. Menanggapi GBHN dan system yang dilaksanakan saat ini, Rektor ITM Dr Ir Herdianto lantemona MS mengatakan, masing-masing memiliki kelebihan.

‘’Baik GBHN maupun system yang dilaksanakan saat ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang memiliki keunggulan masing-masing. Jadi, kami minta agar penyusunan program yang nantinya akan dibawa para senator,’’ kata Lantemona.

Usulan lainnya soal pembangunan yang hendaknya difokuskan dulu di daerah pedesaan karena selama ini terasa tidak adil. Yang di daerah perkotaan terus diperhatikan, sementara di pelosok sepertinya masih dianaktirikan.

Senator SBANL, Drs Jackried K Maluenseng dan moderator Dr Ir Yongker Baali MSi
Senator SBANL, Drs Jackried K Maluenseng dan moderator Dr Ir Yongker Baali MSi

SBANL sendiri mengatakan, substansi GBHN pada Orde Baru sebenarnya hampir sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang di era reformasi.

Namun, nilai lebih dimiliki RPJP yakni lebih memberikan kesempatan kepada daerah untuk bis amenggali berbagai potensi dan keunggulan masing-masing, untuk bersinergi dengan rencana induk yang tertuang dalam RPJP dalam rangka mencapai tujuan yang diamanatkan konstitusi.

‘’Dengan demikian, urgensi untuk menghidupkan kembali GBHN menjadi tidak justified, karena keberadaannya telah terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,’’ ujar SBANL.

Terkait persoalan berbagai permasalahan pembangunan selama ini lanjut Liow, salah satu faktornya adalah lebih karena inkonsistensi dan ketiadaan sinergi antara RPJP dengan dokumen perencanaan turunannya.

‘’Kondisi tersebut merupakan implikasi nkarekter proses perencanaan pembangunan yang tidak sekadar persoalan teknis manajerial, tetapi merupakan persoalan yang sangat politis, karena menyangkut kepentingan berbagai pihak,’’ tukas Liow.

Pemateri lainnya adalah Drs Jackried Kanselir Maluenseng yang juga akademisi. Menurutnya, sisten perencanaan yang akan diusulkan nantinya, mengakomodasi program nasional dan daerah.

‘’Jangan sampai terjadi egoisme daerah. Jadi, perlu ada sinergitas antara nasional dan daerah,’’ katanya.

Baik Liow maupun Maluenseng mengatakan, untuk mewujudkan program pembangunan nasional, tentunya harus ada revolusi mental. Dan itu dimulai dari diri sendiri.

Revolusi mental lanjuut keduanya, terdiri dari tiga item yakni integritas, etos kerja serta gotong-royong.

Akademisi yang memberikan masukan adalah Rektor ITM Dr Ir Herdianto Lantemona MS, Pembantu Rewktor I Dr Steiva Wowiling ST MSi, Dekan Fakultas Teknologi Industri Ir Rensje Mandagi MM, Ineke Viktor ST MEng PhD, Dr Altje Poli ST MSi, Ir Kivly Sarajar MM serta sejumlah mahasiswa, antaranya Julien Belong. Sementara moderator Pembantu Rektor II Dr Ir Yongker Baali MSi, dihadiri 200 peserta. (ark)