BUKTI nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik, dan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan sejak tahun 2013 sampai 2015 akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan.
Dari pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015, tim pemeriksa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Mitra.
Hasil dari kerja keras semua pihak sejak dipimpin Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli dari 
2013, meski hanya tiga bulan mampu membawa Minahasa Tenggara keluar dari opini Disclaimer yang sudah enam tahun menjadi opini Tidak Wajar (TW).
Perbaikan-perbaikan terus dilakukan sehingga ditahun selanjutnya pengelolaan keuangan 
Minahasa Tenggara bisa mendapatikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meski ada tantangan baru di tahun 2015 yakni pengelolaan keuangan yang berbasis akrual, namun upaya untuk mendapatkan opini WTP terus dilakukan dengan kerja keras.
Perbaikan secara besar-besaran dalam pengelolaan keuangan dan penataan aset itu pun terjawab, setelah auditor yang memeriksa LKPD tahun 2015. berkesimpulan jika penyajian laporan keuangan Pemkab Minahasa Tenggara telah dilaksanakan sesuai dengan SAP, sehingga mendapat opini WTP dari BPK. (Advertorial)
