Humas Pemkab Minahasa Ikuti Workshop Kehumasan Tingkat Provinsi Sulut

TONDANO, (manadotoday.co.id) – Humas Pemkab Minahasa dibawa pimpinan Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo SE MSi, menghadiri workshop kehumasan tingkat Provinsi Sulut. Kegiatan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Humas Sulut, dibuka Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Manado, Rabu (27/4/2016).

Acara yang turut dihadiri Karo Pemhumas Setdaprov Sulut Dr Jemmy Kumendong MSi, Kasubid Lembaga Media dan Pers Puspen Kemendagri Andri Indrawan SSos MSi dan Kabag Humas Setdaprov Sulut Roy Saroinsong SH, diikuti oleh pejabat Kehumasan instansi vertikal, TNI/Polri, SKPD dan Kabag Humas Kabupaten dan Kota se-Sulut, serta para Pers di Pos liputan Pemprov Sulut.

Sementara Pemkab Minahasa, Tumundo didampingi Kasubag Pemberitaan Humas Pingkan Assa SSTP MAP, Staf Humas Merensia Rawung SSTP, Citammy Sumampouw SSTP, Ryan Tendean SSTP dan Kameramen Humas Lucky Tengker.

Dalam sambutannya, Kandouw mengingatkan Humas Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pemberitaan Kepala Daerah secara realistis dan proporsional.

BACA JUGA:

Susun RPJMD, Pemkot Tomohon Gelar Konsultasi Publik

Listrik Sering Padam, Bupati James Sumendap Minta Pemprov Tambah Daya listrik di Mitra

Kaunang-Sangari Terpilih Utusan Tomohon ke Seleksi Paskibraka Provinsi

Angkutan Penumpang Kawangkoan – Tomohon Masih Gunakan Tarif Lama

“Pemberitaan Kepala Daerah Harus Realistis dan Proporsional”

Sabtu, Presiden Jokowi Kunjungi Sulut

Ditegaskan Wagub Kandouw, ada 2 landasan yang perlu diperhatikan aparat kehumasan. Pertama harus idealis dan kedua harus pragmatis. Idealis dimaksudkan agar humas dapat menjembatani informasi pemerintahan secara keseluruhan kepada publik melalui rekan kerja para jurnalis. Sedangkan pragmatis haruslah diikuti dengan realistis, yang mana penyampaian informasi haruslah sesuai realita.

“Humas jangan terlalu fokus pada pencitraan Kepala Daerah, sebab dalam ilmu komunikasi, pencitraan berlebihan adalah hal yang buruk. Sebab berita dan informasi yang terlalu banyak pencitraan, pada suatu titik akan menimbulkan kemuakan publik terhadap informasi atau berita tersebut,” terang Kandouw.

Ia pun menyinggung soal advetorial dari sering diminta perusahaan pers.

“APBD untuk iklan atau advetorial sangatlah terbatas. Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya. Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan sebagainya,” ungkap Kandouw. (rom)