SULUT, (manadotoday.co.id) – Peran stakeholder terkait, sangat penting pada penanganan illegal fishing di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Hal ini ditegaskan Asisten Deputi Bidang Koodinasi Penanganan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara Kemenkopolhukam Yanto Tara, saat memimpin rakor upaya pemberantasan kejahatan terhadap illegal fishing di Provinsi Sulut, yang berlangsung di ruang C.J. Rantung, Rabu (12/8/2015).
Menurut dia, penanganan illegal fishing tak hanya menjadi tanggungjawab Bakorkamlah saja melainkan harus melibatkan stakeholders terkait. “Apabila penanganan illegal fishing ini hanya dilakukan Bakorkamlah, dianggap belum lengkap apalagi operasi pengamanannya selama ini hanya berupa operasi khusus dan tidak rutin setiap bulan. elum lagi sarana dan prasarana yang dimiliki Kamlah masih sangat terbatas. Karena itu agar pengamanan illegal fishing di perairan Indonesia menjadi kuat harusnya dilaksanakan secara terpadu dengan stakeholders lainnya seperti KKP, Kamla, angkatan lau, dan Pol Air,” terang Yanto.
Disampaikannya lagi, seperti nelayan asal Philipina dan Thailan dianggap masih lebih tangguh dari pada nelayan kita. Oleh Karen itu, penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders perlu dilakukan untuk menjadi perairan Indonesia.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut Ir. Ronald Sorongan MSi pada pertemuan itu, menyatakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan rapat sosialisasi ini antara lain, penanganan ilegal fishing harus melibatkan stakeholders, perlu adanya tata kelola perikanan yang didukung perangkat kuat, perlunya SDM yang didukung sarana prasaranan hingga mampu menjaga mengelola sumber daya laut. “Selain itu perlu peningkatan pengawasan perikanan dari stakeholders di perairan Indonesia,” jelas Sorongan.
Turut hadir pada pertemuan itu, Kepala kantor Zona Maritim Tengah Kamlah Manado Laksma maritime Drs Anang Syarif Hidayat, dan perwakilan instansi terkait lainnya. (ton)
