AMURANG, (manadotoday.co.id) – Aparat Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengabdikan dirinya di jajaran pemerintahan banyak disoroti masyarakat soal netralitasnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum , termasuk pemilihan kepala daerah.
Sebab jelas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, ASN tidak diperbolehkan berpoliutik praktis, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN . Tapi bukan berarti ASN tidak bisa berpolitik, karena pada dasarnya ASN memiliki hak politik dalam menyalurkan aspirasi memilih saat pencoblosan pada Pemilukada.
Namun ironisnya, menjelang pelaksanaan Pilkada keberadaan ASN, justru dimanfaatkan banyak pihak (termasuk incumbent yang kembali mencalonkan diri) dengan tujuan untuk kepentingan mendulang suara, mengingat ASN memiliki potensi yang sangat besar untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
Ada beberpa factor, yang menyebabkan ASN terlibat politik praktis yakni pertama takut terhadap intimidasi sekelompok atau ingin mengejar jabatan. Sehingga, jangan heran ketika menjelang pelaksanaan Pilkada, banyak ASN yang blak-blakan, bahkan tidak takut “berkampanye” untuk salah satu pasangan calon apalagi di media sosial seperti facebook, kendati sesuai aturan ASN dilarang berpolitik praktis.
“Sudah menjadi rahasia umum, ASN diarahkan untuk mengamankan salah satu pasangan calon di pilkada. Apakah itu dari pihak incumbent atau yang memiliki kekerabatan dengan penguasa,” ujar Rendis Langkai dan Yubel Pandey generasi muda Minsel.
Keduanya berharap di Pilkada 2015, ASN akan menunjukan netralitas atau independensi, tidak takut dengan intimidasi, ancaman atau tekanan. Terlebih ASN adalah tokoh masyarakat serta panutan masyarakat.
“Sehingga pesta demokrasi di Indonesia terlebih di Sulut, benar-benar berkualitas, jujur, bebas, adil dan akan menghasilkan pemimpin yang memiliki Integritas, Kapabilitas, Kompetensi dan taat aturan serta yang utama takut akan Tuhan. Semoga,” tukas keduanya. (lou)
