SULUT, (manadotoday.co.id) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan Integritas birokrasi pemerintah.
Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat KPK H. Agung Derwanto mengatakan, integritas birokrasi pemerintah dapat diartikan sebagai wujud komitmen pemerintah, guna memberikan yang terbaik terhadap nusa dan bangsa. Selain itu, mengedepankan integritas dan moralitas sebagai basis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Integritas birokrasi pemerintah, mencakup seluruh konsep etis dan moraldalam diri seorang aparatur sipil Negara atau birokrat yang professional,” jelasya.
Kata dia lagi, untuk profesionalisme seorang birokrat tak hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, namun konsisten menerapkan perilaku integritas yang menjadi sebuah kata kunci bagi seorang pejabat pemerintah.
Sekretaris BKD Sulut Drs. Lucky Taju MSi mengatakan, kerjasama dengan KPK ini, merupakan tindaklanjut kerjasama yang telah diselenggarakan sebelumnya.
“Dalam hal ini, BKD merupakan institusi pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, berkompeten dan berkinerja tinggi. Namun, BKD hanya sebuah institusi, dan aparaturlah yang bisa mewujudkan hal tersebut,” jelas mantan kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas ini. (ton)
