AMURANG, (manadotodat.co.id) – Dewan Perwakan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaksanakan Rapat Paripurna secara virtual dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minsel Tahun Anggaran (TA) 2019, Kamis (23/07/2020).
Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE, saat memimpin Rapat Paripurna melalui video converence didampingi Wakil Ketua Stefanus Lumowa SE dan Wakil Ketua Paulman
Runtuwene, menyampaikan bahwa pelaksanaan paripurna itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dimana kepala daerah wajib menyampaikan LPJ pelaksanaan APBD TA 2019 kepada DPRD, paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Terkait Rapat agenda Paripurna ini, sebelumnya DPRD telah mengadakan rapat dengan mitra kerja eksekutif, dalam rangka membahas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” terangnya.
Selanjutnya, pada Agenda Paripurna tersebut masing-masing fraksi di DPRD menyatakan setuju Ranperda LPj Pelaksanaan APBD 2019 ditetapkan. menjadi Peraturan daerah (Perda), setelah sebelumnya Lima Fraksi di DPRD Minsel yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat dan Primanas menyampaikan pandangan fraksinya. .
Sementara itu Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dalam sambutan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Minsel sehingga LPj Pelaksanaan APBD TA 2019 dapat ditetapkan menjadi Perda.
“Tentunya semua saran, masukan dan kritik akan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar kedepan akan lebih baik lagi,” tukasnya.
Diketahui hadir dan mengikuti Rapat Paripurna virtual tersebut sebagian besar anggota DPRD Minsel, Forkompimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Minsel .(lou)
