SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw selaku Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado, menjadi pengantar diskusi webinar yang membahas tema “New Normal: Pilkada 9 Desember 2020 Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis”, Selasa (9/6/2020).
Kandouw mengatakan, dirinya mengapresiasi webinar yang digelar AIPI Cabang Manado berkerja sama dengan Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) untuk mewujudkan pilkada aman covid-19 dan demokratis di Sulut.
Menurut Kandouw, ditetapkannya pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 oleh pemerintah pusat, maka Pemda dan lembaga terkait wajib mempersiapkannya agar pilkada berlangsung lancar, aman dan sukses dan disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah covid-19.
Kata Kandouw, pelaksanaan pilkada serentak merupakan implementasi dari demokrasi yang harus dijalankan secara optimal.
“Harus optimis mau tidak mau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa Sulut sudah siap melaksanakan Pilkada ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kandouw juga mengatakan seluruh daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini sempat menemui kendala anggaran karena penanganan pandemi covid-19 namun semuanya dapat diatasi.
Kandouw menuturkan, sebagian besar di Sulut ini memiliki fiskal yang rendah. Tahun 2019 lalu, dalam pembahasan anggaran pilkada, baik untuk KPU, Bawaslu, dan keamanan terjadi suatu pembahasan tarik menarik tentang anggaran pilkada, semuanya ini lantaran kondisi fiskal yang masuk kategori rendah.
“Sulut yang akan melaksanakan pilkada juga kasusnya soal anggaran ini juga. Dengan kata lain secara stand point anggaran untuk pilkada sudah ada, tapi di tambah dengan yang lain-lain singkat kata belanja modal yang harusnya itu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan itu semua tergusur. Tapi kita semua harus maju terus,” terangnya.
Diketahui, webinar tersebut juga menghadirkan sebanyak enam narasumber, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Muhammad SIP MSi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan SH MH, Ketua Presidium Nasional JADI Dr Juri Ardiantoro, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr Drs Bahtiar MS dan Peneliti SMRC Anton Miharjo. (ton)
