RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan, di sport hall Kantor Bupati, Selasa (10/2/2020).
Musrenbangkab yang mengambil tema: pembangunan tahun 2021 adalah penguatan struktur ekonomi yang di dukung sektor industri perdagangan dan jasa yang berkelanjutan tersebut dibuka langsung oleh Bupati James Sumendap SH.
Dalam sambutannya, Bupati James Sumendap mengatakan, sesuai rencana yang ada RKPD 2021 akan diarahkan ke pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan penggunaan teknologi.
“Kita saat ini masih kekurangan infrastruktur, jadi ini mengarah ke infrastruktur pariwisata dan juga peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada. Sistem elektronik itu semua akan kita tingkatkan, jadi berikut seluruhnya akan berbasis elektronik,” ungkap James Sumendap.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Mitra telah menerapkan e-planning Simda Integrated untuk penyusunan perencanaan pembangunan sehingga semua pihak dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Mitra.
“Ini semua untuk percepatan dan akuntabilitas anggaran dan pembangunan di Mitra dan sesuai dengan slogan Mitra Hebat Bergerak Cepat,” tandas James Sumendap.
Sementara mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sekretaris Bappeda Aldrin Anis mengatakan bahwa Kabupaten Mitra jadi yang pertama dan selangkah lebih maju dalam musrenbang tahun 2021, mengingat 15 Kabupaten/Kota yang lain masih mengira-ngira.
Terkait RKPD 2021 ini diingatkannya, harus sesuai dengan tema RKP Nasional, yakni meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah melalui SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas.
Sementara tema RKPD Sulut Tahun 2021, yakni pengembangan pariwisata dan industri lainnya berbasis sumber daya lokal yang didukung oleh infrstruktur pertumbuhan berkualitas.
“Jadi yang akan dilihat selain program yang diinput dalam e-planning, tapi akan dilihat juga sinkronisasi keterkaitan dan keterukuran dalam penyusunan dokumen. Dengan begitu akan dilihat kualitas dokumennya dan akan dinilai pemerintah provinsi maupun pusat,” ungkap Aldrin.(ten)
