“Dana Desa Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”
SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw, memberikan warning kepada seluruh Kepala Desa (Kades) se-Sulut soal dana desa. Hal itu disampaikannya pada raker Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dandes dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi, yang digelar di Auditorium Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/2/2020).
Menurut Kandouw, Pemprov Sulut terus berkomitmen mendorong percepatan penyaluran dana desa (dandes) di awal 2020.
“Oleh karena itu, dana desa harus dioptimalkan penggunaannya sesuai aturan agar bermanfaat bagi pembangunan desa dan memajukan perekonomian daerah,” ujarnya.
Disampaikan Kandouw, saat ini hampir Rp.70 Triliun dandes dikucurkan pemerintah pusat. Untuk dandes yang masuk ke Sulut sekira Rp.1,2 Triliun, dan selang lima tahun berjalan sudah ada sekira Rp.5 Triliun.
“Jika terdisitribusi pada masyarakat, paling tidak ini dapat menyokong peningkatan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian, menyampaikan dandes harus dikelola secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Jangan sampai naiknya anggaran dandes dari tahun ke tahun, justru angka penyimpangannya juga ikut naik. Ingat, saat ini banyak pihak yang ikut mengawasi dandes,” ucap Adrian.
Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Sulut, Roy Mewoh mengatakan, alokasi dandes untuk Provinsi Sulut di tahun 2020 sebesar Rp 1,24 triliun.
“Dandes itu dialokasikan bagi 1.507 desa yang tersebar di 140 kecamatan pada 11 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Utara,” terang Mewoh.
Mewoh menyebut, alokasi dandes untuk Sulut naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun. Dia mengatakan, harapan terbesar pemerintah adalah dengan pemanfaatan dandes maka bisa menghapus desa miskin di Bumi Nyiur Melambai.
“Begitu juga pemanfataannya, bukan cuma diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi ada program pemberdayaan masyarakat yang wajib diprioritas pemerintah desa,” kuncinya. (ton)
