Senator SBANL Usulkan Pembangunan PJUTS dan Sarana Air Bersih ke Kementerian ESDM

Ir Stefanus BAN Liow MAP dengan Menteri ESDM
Ir Stefanus BAN Liow MAP dengan Menteri ESDM

JAKARTA, (manadotoday.co.id)—Kepedulian terhadap daerah terus ditunjukkan Ir Stefanus BAN Liow MAP (SBANL). Dalam Rapat Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ir Arifin Tarif, SBANL mengusulkan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan sarana air bersih di Sulawesi Utara.

Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh, Bustamil Zainuddin SPd MH dan Hasan Basri SE MH di Kompleks Parlemen Jakarta, dihadiri juga Wakil Ketua III DPD-RI Sultan Nadjamudin SSos MSi.

‘’Dalam Rapat Kerja tersebut, saya juga mengusulkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesulitan dan kelangkaan gas, termasuk  di daerah kepulauan. Ini saya dapatkan dari pemerntah Provinsi Sulawei Utara serta kabupaten dan kota dan dari kunjungan kerja menginventarisasi materi dari masyarakat,’’ ujar SBANL.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri mengatakan, Kementerian ESDM RI mengalokaiskan PLTS Roof Top sebanyak 80 unit di Provinsi Sulawesi Utara.

Selain alokasi PLTS ungkap SBANL, Sulut juga mendapat perhatian dalam pengadaan Sistem Mitigasi Gunung Api berupa peralatan pemantauan Gunung Api Karangetang serta penge,bangan pos pengamat Gunung Karangetang Sitaro dan Gunung Soputan di Minahasa Tenggara.

‘’Sebagai pertanggungjawaban moral dan politik, menjadi tugas anggota DPD-RI adalah menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah di pusat,’’ tukas Liow.

Bagi Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD-RI ini, jika daerah sejahtera, maka Indonesia Maju. Ditambahkannya, pada 18 Oktober 2019 di Jakarta lalu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengharapkan anggota DPR-RI dan DPD- RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara untuk bersinergi memperjuangkan dan mengawal program di pusat untuk kesejahteraan daerah sesuai dengan mitra kementerian terkait sesuai tupoksi. (ark)