Progresi Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI, Bitung Terbaik Ketiga di Sulut

Progresi Penyelesaian Tindak Lanjut BPK RI, Bitung Terbaik Ketiga di SulutBITUNG, (manadotoday.co.id) – Kota Bitung menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota terbaik dalam Progresi Penyelesaian Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut disampaikan Walikota Bitung Max J Lomban saat mengikuti jegiatan penyerahan komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulut, di Aula Gedung BPK RI Provinsi Sulut, Jumat (18/10/2019).

Lomban mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal tersebut terbukti dimana Kota Bitung secara berturut-turut meraih gelar WTP ke-8 kali.

“Bitung peringkat ketiga terbaik dalam tindak lanjut BPK RI untuk daerah-daerah di Sulut, ini tentunya menjadi motivasi tersendiri untuk terus berkomitmen menata dan mengatur administrasi keuangan lebih baik lagi kedepan,” tutur Lomban.

Ia pun berterima kasih kepada masyarakat dan seluruh jajaran Pemkot Bitung yang terus mendukung setiap program yang ada, khususnya juga kepada BPK RI yang terus membantu secara maksimal dalam setiap perkembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven OE Kandouw mengungkapkan kepada seluruh kepala daerah se-Sulut bahwa temuan BPK bukan lagi menjadi masalah masing-masing daerah. Melainkan menjadi masalah bersama di Sulut.

“Mari semua kepala daerah se-Sulut agar bergotong-royong dan merasa senasib sepenanggungan menyelesaikan rekomendasi BPK,” ajak Steven.

Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi MM Ak CA mengatakan, tujuan kegiatan adalah untuk menyatukan tekad dari para kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK dengan cara komitmen atau berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Kami siap memberikan ruang dan waktu seluas-luasnya bagi seluruh stakeholder untuk berkoordinasi kapanpun,” katanya seraya menambahkan, hal ini diharapkan untuk mengejar target nasional dan agar tak ada beban lagi saat pendahuluan pemeriksaan BPK di awal tahun 2020.(kys)

Add Comment