MANADO, (manadotoday.co.id) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Manado, Maryono menawarkan pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada Pemerintah Kota Manado terkait pengelolaan dana kelurahan.
Hal tersebut dikatakan Maryono saat kegiatan sosialisasi hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yang digelar oleh Bagian Hukum Setda Kota Manado di kantor wali kota, Selasa (6/8/2019).
“Terserah pemkot, kalau memang oke, lewat bagian hukum dan camat kita kumpul lurah di satu tempat kita buat pakta intergritas, dan kita (kajari) kawal agar penggunaan dana kelurahan ini tepat sasaran, tidak ada penyimpangan,”kata dia.
Lanjutnya mengatakan, banyak keuntungan yang akan didapatkan jika ada pendampingan TP4D.
“Keuntungannya, kalau nanti ditemukan penyimpangan, ada temuan, kami tidak akan turun langsung melakukan penyidikan, itulah bedanya kalau dikawal. Dalam jangka dua bulan kami berikan kesempatan diserahkan ke inspektorat, diperbaiki adiministrasinya, kalau ada kerugian dikembalikan kerugiannya,”ujar Maryono.
Namun kata dia, jika dalam jangka waktu dua bulan tidak diperbaiki atau ditindaklanjuti penyimpangan yang ditemukan, baru akan diselesaikan dengan tindakan hukum.
“Keuntungan lain juga, kami bisa melindungi bapak ibu dari para LSM (Lembaga swadaya masyarakat). Jika sudah jalan dana kelurahan tidak usah khawatir, ada oknum yang mengganggu siapa saja laporkan ke kami. Tapi, kalau bapak ibu nakal ya tetap ditangkap, jangan dikawal terus enak-enak buat seenaknya,”tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh camat dan lurah yang hadir pada kegiatan sosialiasi tersebut agar dana kelurahan yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dikelola dengan baik.
“Agar program pemerintah ini bisa berjalan lancar,”imbuh Kajari Kota Manado, Maryono.(ryan)
