Gubernur Olly Ikut Rakornas Pengendalian Karhutla Yang Dipimpin Presiden Jokowi

Rakornas Pengendalian Karhutla
Presiden RI Joko Widodo memimpin rakornas pengendalian Karhutla, yang turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Olly Dondokambey, seluruh Gubernur, Pangdam, dan Kapolda se-Indonesia.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Rakornas tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan seluruh Gubernur, Pangdam, dan Kapolda se-Indonesia.

Jokowi meminta para Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak. Aapi sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian sangat besar kalau kita hitung,” tegasnya.

Jokowi mengingatkan, aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.

Jokowi meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Wali Kota agar di-backup karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima dan Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” tukasnya.

Jokowi mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah. Di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu. Ia pun merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tuturnya.

Lanjut Jokowi, yang pertama diprioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering. Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Jokowi. (*/ton)

Add Comment