Bitung Pilot Project Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

Bitung Pilot Project Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan DaerahBITUNG, (manadotoday.co.id) – Walikota Bitung, Max J Lomban SE MSi menandatangani perjanjian kerjasama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Penandatanganan kerjasama ini kata Lomban, dilakukan antara Dirjen Kepatuhan dan Penerimaan Dirjen Pajak, Yon Arsal selaku pihak pertama, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Dirjen Penerimaan Keuangan, Ria Sartika Azahari selaku pihak kedua dengan dan tujuh Walikota selaku pihak ketiga.

Bersama Walikota Bitung yang turut menandatangani perjanjian kerjasama saat itu adalah Walikota Yogyakarta, Tangerang Selatan, Makassar, Jayapura, Denpasar dan Batam.

“Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan adanya sinergi untuk mendorong pemenuhan target penerimaan pajak negara dan pajak daerah,” ucap Lomban.

Lanjutnya, melalui kerjasama ini menurutnya akan ada pertukaran dan pemuktahiran data dan informasi perpajakan, serta kegiatan pengawasan bersama dalam pengujian tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya juga akan dilakukan pemanfaatkan program atau peningkatan pelayanan dibidang perpajakan, kegiatan pendampingan dan dukungan kapasitas dalam penyusunan regulasi perpajakan.

“Kemudian akan dilakukan kegiatan pendampingan dan kapasitas dalam penyusunan regulasi perpajakan, kegiatan modernisasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu,” tandasnya.

Lomban juga mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini sangat penting. Dengan kerjasama ini menurutnya daerah tidak perlu khawatir meningkatkan pendapatan asli daerah akan mengurangi transfer ke daerah. Katanya, jika penerimaan daerah meningkat, akan berdampak ke pusat.

“Kerjasama ini satu bagian dari kerjasama komprehensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penerimaan. Masih banyak yang bisa digali dari segi penerimaan. Mindsite harus diperbaiki jadi jangan takut pendapatan asli daerah naik pendapatan dari pusat turun karena banyak anggaran dari kementerian lembaga,” tuturnya.

Lomban merinci, ada tujuh daerah yang menjadi pilot project ini dan keikutsertaan Kota Bitung sangat membanggakan dan berharap daerah lain juga bisa ikut serta.

“Semakin baik hubungan pemerintah pusat dengan daerah khususnya Kementrian Keuangan merupakan langkah maju untuk meningkatkan pajak daerah,” pungkasnya.(kys)