Kembali Tinjau Pembangunan Tol Manado-Bitung, Presiden Jokowi: Segera Diselesaikan

tol manado bitung
Presiden RI Joko Widodo kembali meninjau kembali pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Presiden RI Joko Widodo kembali meninjau kembali pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Jumat (5/7/2019).

Pada kesempatan itu, Jokowi memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala persoalan pembebasan lahan itu, akan terus berjalan dan segera diselesaikan.

“Jadi tol Manado-Bitung lapangannya masih kurang 13 kilometer yang belum pembebasan (lahan), tapi proses berjalan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, jalan tol tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada awal tahun depan. Kendala yang ada di lapangan juga disebutnya dapat segera teratasi.

“Tadi saya sudah perintah Jasa Marga untuk secepatnya bisa diselesaikan. Mungkin maksimal Maret-April. Insyaallah,” ucapnya.

foto 2
Presiden RI Joko Widodo mendapat penjelasan terkait pembangunan jalan tol Manado-Bitung.

Jalan tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek yang menghubungkan dua kota terbesar di Sulut yakni Manado dan Bitung, diharapkan mendukung peningkatan mobilitas dari dua kota tersebut, mendukung sektor wisata, serta pertumbuhan ekonomi di kota-kota sekitarnya.

Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pulau Lembeh yang sedang dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata baru Sulawesi Utara.

“Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena nanti di Pulau Lembeh itu menjadi titik pariwisata baru di Bitung meskipun (perlu) dukungan industri terutama perikanan dan KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan,” katanya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua PKK Sulut Rita Dondokambey-Tamuntuan, dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw. (ton)