Perkuat Program ODSK, Sekdaprov Sulut Ingatkan Pentingnya Akurasi BDT

Reporter : | 20 Jun, 2019 - 8:50 pm WITA

PMKS Keluarga Miskin

Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, foto bersama peserta rapat koordinasi pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin, yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Dalam rangka memperkuat program operasi daerah selesaikan kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sekdaprov Edwin Silangen mengingatkan terkait pentingnya akurasi Basis Data Terpadu (BDT) keluarga miskin di daerah ini.

“Keakuratan proses verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT,red) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut, sangat penting,” ujar Silangen, dalam rapat koordinasi pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin, yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (20/6/2019).

Pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Sulut itu, Silangen menerangkan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program penanggulangan kemiskinan ODSK.

Dijelaskan Silangen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018 atau terendah di Pulau Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Silangen optimis capaian positif ini bias terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Stakeholder terkait.

“Saya mengharapkan kepada kabupaten/kota, khususnya Perangkat Daerah terkait, untuk dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat, karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif,” ujarnya.

Disamping itu, Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanise sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari Rakor pemuktahiran data PMKS.

“Kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang serta diperolehnya Basis Data Terpadu Penanganan Sosial by name by adress yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka intervensi program,” ujar Rinny.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data PMKS Keluarga Miskin turut dihadiri perwakilan BPS Sulut, Bappeda dan Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sulut. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment