Pemprov Sulut Apresiasi Dukungan BPKP atas Penerapan E-Planning

Reporter : | 14 Jun, 2019 - 10:24 pm WITA

silangen

Rapat evaluasi penerapan aplikasi E-Planning di lingkup Pemprov Sulut yang dipimpin Sekdaprov Edwin Silangen.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw atau OD-SK, member apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) perencanaan BPKP atau biasa disebut e-planning. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi penerapan aplikasi E-Planning di lingkup Pemprov Sulut yang dipimpin Sekdaprov Edwin Silangen di ruang WOC Kantor Gubernur, Jumat (14/6/2019).

Dikatakan Silangen, perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan di Sulut sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya.

“Untuk itu Pemprov Sulut dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey mengggunakan aplikasi yang dibangun BPKP dengan memuat SIMDA yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020,” ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri langsung perwakilan BPKP, Asisten III Bidang Administrasi Umum Praseno Hadi dan seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) ini Sekdaprov Silangen mengapresiasi pihak BPKP yang mampu membuat perencanaan dan penganggaran Pemprov Sulut menjadi berkualitas dan akuntabel melalui SIMDA Perencanaan BPKP.

“Pemprov Sulut bekerja sama dengan BPKP dalam menerapkan aplikasi e-planning kepada seluruh perangkat daerah,” kata Silangen.

Silangen menambahkan, aplikasi tersebut nantinya menghasilkan produk perencanaan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan, sehingga apa yang akan dihasilkan di Simda Keuangan tidak akan keluar dari proses perencanaan.

Sementara itu, di tempat yang sama, perwakilan BPKP mengatakan bahwa SIMDA Perencanaan BPKP tersebut merupakan komitmen penuh BPKP untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas di seluruh Indonesia.

Diketahui, SIMDA Perencanaan BPKP dibuat berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan amanat KORSUPGAH KPK (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi) serta percepatan implementasi SIMREN (Sistem Perencanaan) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana arahan dari KEMENPAN RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melalui BPKP. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment