Raih WTP ke-4, Bupati JS: Itu Kewajiban Daerah Untuk Kepentingan Rakyat

Reporter : | 27 Mei, 2019 - 7:41 pm WITA

SAVE_20190527_193325RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, SH, bersama Ketua DPRD Mitra Marty Mareyke Ole S.Mn, menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, Senin (27/5/2019).

Dalam LHP ini, Pemkab Mitra memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Drs Tangga Muliaman Purba MM disaksikan Anggota VI BPK RI DR.Hari Aswar Azis, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE, dan Ketua DPRD Sulut Andre Angouw.

Bupati Mitra James Sumendap SH mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelaporan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Menurutnya terselenggaranya clean and good governance, melekat erat dengan pengelolaan laporan keuangan, demi terwujudnya program pembangunan bagi daerah dan rakyat yang dipimpinnya.

“Kalau kami dapat WTP itu kewajiban. Ketua BPK bilang itu adalah kewajiban minimum, makanya kami laksanakan. Pencapaian ini tergantung dari kemauan pemerintah, mulai dari kepala daerah sampai di tingkat bawah, semua bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar Bupati yang karismatik ini.

Lanjutnya, pihaknya tidak ingin takabur dengan pencapaian gemilang itu. Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan bagi warga dan daerah Mitra.

“Kalau masih ada tingkatan di atasnya lagi (di atas WTP), kami juga mau kejar. Supaya pelayanan pemerintah bagi warga lebih bagus. Di Mitra semua menjalankan program dengan baik. Ada indikator dan ukuran yang jelas,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Inspektorat Kabupaten Mitra David Lalandos menuturkan pihaknya berterima kasih kepada pihak BPK atas penilian yang diberikan BPK kepada pemerintah Kabupaten Mitra.

“Jadi kami berterima kasih kepada BPK atas penilaian yang mereka berikan kepada kami,” kata Lalandos

Selama pemeriksaan BPK di Mitra, kata dia, banyak hal yang mereka pelajari saat mendamping BPK pada pemeriksaan kurang lebih 40 hari lalu.

“Dari pemeriksaan itu, banyak hal yang kami pelajari dari BPK. Ini menjadi pelajaran dan acuan kami untuk lebih baik kedepan dalam pengelolan keuangan di Mitra,” tandasnya

Turut hadir dalam penyerahan opini WTP dari BPK RI Provinsi Sulut Wakil Bupati Jesaja Jocke Legi dan Sekretaris Daerah Robby Ngongoloy, Inspektur Daerah David H Lalandos AP,MM, Kaban Keuangan Daerah Mecky Tumimomor,SE,M.Si, Kabag Humpro Franky Wowor,S.Sos, serta sejumlah kepala SKPD Pemkab Mitra lainnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Empat tahun berturut-turut, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yakni WTP 2015, WTP 2016, WTP 2017, WTP 2018.(ten)

Baca Juga :

Leave a comment