AMURANG, (manadotoday.co.id) – Rencana aksi People Power yang digagas sejumlah oknum yang tidak menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, sebab menduga adanya kecurangan penyelenggara Pemilu, terus mendapat penolakan beberapa tokoh Muslim di Kabupaten Minahasa Selatan.
Diantaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Minahasa Selatan Hi. Ishak Ahmad. Ia menilai aksi Peopel Power yang terinformasi akan dilaksanakan bertepatan dengan Pleno Penetapan Hasil Suara Pilpres di 33 Provinsi se-Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu 22 Mei 2019 mendatang, inkonstitusional.
“Saya Sebagai Ketua MUI Minahasa Selatan menolak adanya gerakan People Power, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Minahasa Selatan khususnya umat Muslim untuk tetap tenang dan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Ishak Ahmad, Rabu (15/05/2019).
Sehubungan dengan hasil Pemilu menurutnya, jika ada unsur-unsur kecurangan yang ditemukan, sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang yakni Bawaslu.
“Kalau memang ada unsur-unsur kecurangan yang ditemukan dalam proses Pemilu 2019, baiknya dilaporkan ke bawaslu, jangan lantas kita terpancing dengan adanya gerakan ‘People Power’ ini,” tegas Ahmad.
Senada Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Minahasa Selatan Hi. Rusli Karim, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana aksi People Power, karena dinilai rencana tersebut hanya meresahkan masyarakat.
“Mari kita percayakan hasil pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku. Gerakan People Power ini kurang tepat,” tutur Ketua Nahdlatul Ulama Minsel, Rabu (15/05/2019).
Hal yang sama juga diutarakan Ketua Imam Masjid Raya Al-Muminun Amurang Hi.Nurdin Parewa. People power menurut Parewa berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mari kita jaga kerukunan demi keutuhan NKRI dan yang berlandaskan Pancasila,” tukasnya. (*/lou)
