Bupati Minahasa Hadiri Musrenbang Nasional 2019

Bupati Minahasa Hadiri Musrenbang Nasional 2019JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si, menghadiri Ppmbukaan Musrenbangnas 2019 dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RKP) Tahun 2020, di Ball Room Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Kegiatan tersebut , sekaligus memberikan arahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbangnas Tahun 2019.

Musrenbangnas 2019 yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo tersebut, diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunana Nasional (BPPN), dengan mengusung tema “Peningkatan Sumberdaya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Bupati Minahasa mengatakan, dalam RKP 2019, Bappenas telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP), yang sudah dirangkum dalam lima prioritas nasional. Pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

“Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujar Bupati.

Tujuan Pelaksanaan Persidangan Musrenbangnas 2019 yaitu menyepakati usulan kegiatan antara bappenas, dan pemerintah Provinsi Per Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), output/sub-output K/L yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait Prioritas daerah yang mendukung Proyek Pembangunan sebagai bahan penyusunan RKP 2020.

Turut hadir, Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, Menteri BPN Kepala Bappenas, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Reset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri PU dan PR, Menteri Perhubungan, seluruh Gubernur Se Propinsi, Kepala Bappeda Provinsi beserta Bupati dan Walikota.(rom)