BITUNG, (manadotoday.co.id) – Walikota Bitung Max J Lomban bersama Kapolres, Dandim, Kajari dan Kaban Kesbangpol Kota Bitung, mengikuti Rakornas bidang kewaspadaan nasional dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019, di Convention Claro Hotel Makassar, Selasa (12/2/2019).
Rakornas tersebut dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarma, sebagai finalisasi kesiapan Pemilu 17 April 2019.
“Menurut Dirjen, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sangat jelas bahwa tugas pemerintah daerah adalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sementara dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang peran pemerintah antara lain, penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, pencetakan dan distribusi logistik serta netralitas ASN/PNS,” papar Lomban.
Walikota juga mengatakan, sebagaimana penyampaian Ketua KPU, dalam Pemilu jika satu TPS di desa bermasalah maka rekalitulasi atau penghitungan suara di desa tersebut tidak selesai, maka dampaknya rekapitulasi kecamatan tidak akan selesai dan seterusnya sampai kabupaten, provinsi dan pada akhirnya rekapitulasi tingkat nasional akan bermasalah karena provinsi tersebut bermasalah.
“Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengingatkan bahwa kita harus mewaspadai dengan teori live engginering atau kehidupan yang direkayasa seperti Hoax,” kutip Lomban.
Kegiatan tersebut diikuti 10 provinsi bersama kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur dengan jumlah peserta 1.500 orang, yang terdiri dari Forkopimda dan Kaban Kesbangpol.(kys)
