Kandouw Sampaikan Permasalahan Batas Negara di Sulut di Rakor BNPP

Reporter : | 28 Jan, 2019 - 10:35 pm WITA

Steven Kandouw

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, ketika mengikuti rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, yang dilaksanakan di hotel Arya Duta Jakarta.

JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, sampaikan berbagai permasalahan pengelolaan batas negara di Provinsi Sulut, pada rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019, yang dilaksanakan di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019).

Kegiatan yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu, dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo.

Beberapa permasalahan lintas batas negara yang disampaikan Kandouw, yakni penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia merubah  secara sepihak pas lintas Batas sesuai dengan Undang-Undang tentang Keimigrasian yang baru, tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina. Kemudian, masalah Undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa berada di Philipina Selatan.

Menurut kandouw, kapal Roro yang dicanangkan Presiden  Joko Widodo melayani perdangan Indonesia-Philipina, hanya dua kali saja berjalan karena muatan dari Sulut tidak memadai dan juga ekspor seperti komoditi Sarang burung walet terhalang karena Ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang menunjang.

Kandouw pun meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan.

“Rapat koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Mendagri sekaligus Kepala BNPP. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment