Kandouw Minta Pejabat Pemprov Sulut Perhatikan Pengelolan Keuangan

Wakil Gubernur Steven Kandouw
Wakil Gubernur Steven Kandouw, ketika membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulut Tahun 2019, yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut.

SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Steven Kandouw, meminta seluruh pejabat di Lingkup Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) supaya lebih memperhatikan pengelolaan keuagan. Hal itu ditegaskan Kandouw, ketika membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sulut Tahun 2019, yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/1/2019).

Disampaikan Kandouw, kini pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah menjadi lebih komprehensif.

“Tahun lalu setiap dua bulan ada supervisi dari KPK. Belum lagi pengawasan dari BPK. Jadi kita juga mesti lebih intensif, lebih gencar, dan lebih komprehensif lagi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Kandouw, fungsi pengawasan internal pengelolaan keuangan segera direalisasikan dengan terkoneksinya seluruh SKPD dengan Command Center Pemprov Sulut.

“Akhir bulan ini kita targetkan semua SKPD sudah online dengan Command Center, supaya inheren agar kita semua bisa menciptakan mekanisme pengawasan dan tata kelola keuangan sesuai standar KPK dan BPK juga sebagai bagian dari implementasi e-government dan e-budgeting,” jelasnya.

Pada pertemuan itu, Kandouw menyinggung pengelola keuangan agar  berorientasi pada suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan.

“Sukseskan sepuluh prioritas yang Bapak Gubernur canangkan, pikirkan output dan outcome rencana kegiatan, jangan hanya memikirkan income saja,” ungkapnya.

Kandouw juga memberi masukan agar kedepan SDM pengelola keuangan lingkup Pemprov Sulut untuk dapat diperbanyak melalui pelatihan dan pendidikan khusus.

“Harus ada regenerasi jangan cuma satu, supaya apabila tidak benar dalam pengelolaan keuangan bisa ganti di tengah jalan,” tandasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Gamy Kawatu dalam laporannya, mengatakan besaran anggaran Provinsi Sulut tahun 2019 alokasi belanja langsung dan tidak langsung sebesar 4,5 Triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar 4,1 Triliun.

“Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan secara tertib, taat aturan, ekonomis,efisien dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat menciptakan para pengelola keuangan yang handal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

Hadir pada kegiatan itu, Sekdaprov Edwin Silangen, Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, para Kepala SKPD, Bendahara, PPTK, PPK, serta seluruh pengelola keuangan lingkup Pemerintah Provinsi Sulut. (ton)