MANADO, (manadotoday.co.id) – Untuk membahas aturan dan penindakan pelanggar lalu lintas dengan penggembosan dan penderekan, Wakil Wali Kota Manado Dominus Bastiaan SE, memimpin rapat Forum Lalu Lintas bertempat di Kantor Wali Kota Manado, Senin (15/10/2018).
Dalam rapat tersebut, Wawali Mor mengatakan untuk memberikan efek jera bagi mereka yang memarkir kendaraan tidak pada tempatnya, akan diberikan hukuman berupa penggembosan atau pengempisan ban bahkan penderekan kendaraan. Dan aturan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada yang merasa dirugikan.
“Sebelum dilaksanakannya penindakan ini, tentunya harus ada sosialisasi dulu kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan tidak melakukan pelanggaran. Perlu dilakukan pula pemetaan wilayah mana yang boleh parkir dan mana yang tidak boleh parkir,” tutur Wawali Mor Bastiaan.
Wawali pun berharap agar sebelum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penggembosan dan penderekan dalam Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 4 Tahun 2018, harus dibarengi dengan kesiapan teknis termasuk Sumber Daya Manusia (SDM).
“Untuk menjalankan aturan ini, harus ada kesiapan teknis dan SDM. Manual book SOP dalam menjalankan peraturan ini harus ada, agar petugas di lapangan tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh,” tandas Wawali Mor.
Rapat tersebut juga membahas tentang pembangunan halte di beberapa titik serta kemungkinan adanya Pos Polisi di Jalan Piere Tendean dan Pos Mobile.
“Tentang infrastruktur harus dikaji lagi, kita akan buat Halte di beberapa titik, dan kalau memungkinkan dibuat Pos Polisi di Jalan Piere Tendean. Juga ada rencana diadakan Pos Mobile agar bisa mobile atau jalan dan tidak diam disuatu tempat,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone, anggota DPRD Manado Lily Binti, Kepala Dinas Perhubungan Manado M Sofyan, Organda, Perum Damri, unsur TNI dan akademisi, serta anggota Forum Lalu Lintas Kota Manado.(***/ryan)
