DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RI

Reporter : | 18 Agu, 2018 - 12:30 pm WITA

DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RIDALAM rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, menggelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018, Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Mendengar Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/­Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, di Ruang Sidang Kantor DPRD Kota Bitung, Kamis (16/8/2018).

DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RI3Rapat Paripurna Istimewa menyaksikan Pidato Presiden RI melalui layar TV, ini dipimpin Ketua DPRD Kota Bitung Laurensius Supit, dan dihadiri Walikota Bitung Maxiliaan J Lomban dan Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri bersama jajaran, dan Anggota DPRD Kota Bitung.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan, Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 adalah momentum untuk menguatkan kembali persatuan dan keutuhan sebagai satu bangsa.

DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RI2“Saat itu, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, suku, agama atau pun golongan hanya untuk mewujudkan Indonesia Merdeka,” katanya.

Jokowi menyebut Indonesia adalah bangsa yang besar dengan segala keberagaman dan perbedaan. Tetapi, perbedaan itu merupakan alasan mengapa Indonesia menjadi negara kesatuan dalam kebhinekaan.

DPRD Kota Bitung Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengar Pidato Presiden RI1“Dalam persatuan itulah, mereka menemukan energi yang maha dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga tetesan keringat untuk Indonesia merdeka,” katanya.

Momentum hari kemerdekaan, lanjutnya, merupakan pengingat bagi rakyat Indonesia khususnya pemangku jabatan di pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan amanat perjuangan kemerdekaan.

“Untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.(kys/adv)

Baca Juga :

Leave a comment