BITUNG, (manadotoday.co.id) – Mendapat penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) beberapa waktu lalu, tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung berpuas diri. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Cakalang. Buktinya, Ketua TP-PKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung yang juga selaku Bunda Paud melakukan Studi Banding ke Denpasar dan Gianyar, Selasa (7/8/2018).
Menurut Rawung alasan dipilihnya Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar karena, 2 daerah tersebut telah berhasil meningkatkan pelayanan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di daerahnya, hal tersebut terbukti lewat Penghargaan KLA Nindya yang sudah beberapa kali mereka raih.
“Kami memilih Denpasar dan Gianyar untuk belajar bagaimana strategi dan metode mereka dalam memfasilitasi hak-hak perempuan dan anak didalam rencana kerja daerahnya. Adapun yang kami lihat kedua daerah telah memberi ruang yang cukup besar bagi perempuan dan anak yang tercantum di setiap dokumen perencanaan kota serta program dan kegiatan masing-masing perangkat daerahnya,” ungkapnya.
Lanjut Rawung, ada beberapa inovasi yang dapat diterapkan di Kota Bitung seperti layanan P2TP2A dan Puspaga Sekar Jepun Kota Denpasar, dimana pelayanan mereka itu 1×24 jam. Serta ada fasilitas Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus, yang merupakan tempat terapi bagi anak autis.
Bersama rombongan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, Rawung kemudian melakukan peninjauan langsung ke setiap ruangan dan fasilitas gedung P2TP2A dan Puspaga Denpasar didampingi Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas PPPA-PPKB Denpasar yang sebelumnya menerima rombongan tersebut.
Saat mengunjungi Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Denpasar, Rawung memberikan bantuan secara pribadi untuk mendukung segenap pekerjaan mereka sembari mengapresiasi pengabdian dan pelayanan yang mereka berikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sana.
“Ada banyak hal yang kami pelajari di sini yakni bagaimana semua pihak berkolaborasi serta bekerjasama dalam menunjang hak-hak anak serta strategi penanganan apabila terjadi tindak kekerasan. Juga yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kebijakan dan program yang pro terhadap perempuan dan anak tertuang dalam dokumen perencanaan daerah,” tutupnya.(kys)
