SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, menyatakan, penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) harus mendapat perhatian khusus khususnya Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan Kandouw, ketika membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, yang dilaksanakan di ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (31/7/18).
“Harus ada affirmative action untuk para disabilitas dan lansia ini. Jangan hanya melakukan pembangunan fisik daerah namun juga harus memikirkan mereka dalam setiap aspek,” ujar Kandouw.
Disampaikan Kandouw, affirmative action harus dilakukan secara tersinkronisasi melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada. Pertama pelayanan kesehatan dengan cover BPJS untuk para Lansia. Yang kedua bisa dengan menyalurkan bantuan sosial berupa pemberian bahan natura maupun bantuan keuangan. Kemudian berikut untuk penyandang disabilitas dapat dibuatkan akses dan fasilitas khusus di tempat-tempat umum seperti tempat duduk khusus, toilet khusus, tempat antrian atau area parkir yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Untuk mereka yang tidak berhak mengambil fasilitas para difabel maka ada sanksi pidana yang menanti,” tegasnya.
Lanjut Kandouw, pentingnya identifikasi informasi para penyandang disabilitas dan lansia di masing-masing Kabupaten /Kota.
“Jangan berharap pada bantuan Non Governmental Organization karena yang selalu ada adalah Pemerintah. Karenanya harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah. Pemkab/Pemkot yang memiliki populasi penyandang disabilitas dan lansia harus membuka diri. Jangan pilih kasih,” jelasnya.
Kandouw juga menghimbau agar identifikasi dilakukan hingga ke pelosok desa-desa.
“Yang penting data harus betul, banyak jalan cari informasi hingga ke pelosok desa. Para disabilitas dan lansia ini bukan kaum yang so nyanda guna, bila diberdayakan mereka dapat memberi kontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lansia adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Kerawanan Sosial Dampak Bencana Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial BIro Kesra Setdaprov Sulut, Piter Jacob Toar, dalam laporanya mengatakan maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan di daerah dalam rangka mewujudkan amanat undang -undang terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta lansia.
Kata Toar, tujuannya pula agar terlaksananya sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang sisabilitas dan lansia, tersedianya usulan rekomendasi penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia dan terlaksana pelaporan pelaksanaan kegiatan instansi/ lembaga terkait kabupaten/ kota dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia.
Turut hadir dalam rapat itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos, Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Setda Provinsi Sulut, perwakilan Pemkab/Pemkot Se Sulawesi Utara, para Penyandang Disabilitas dan Lansia se Sulawesi Utara. (ton)
