SULUT, (manadotoday.co.id) – Ribuan nelayang yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Pajeko (ASNEKO) Sulut, menggelar demo damai di halaman kantor Gubernur Sulut, Senin (23/7/2018).
Mereka menuntut Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw atau OD-SK, untuk melihat secara langsung kesejahteraan para nelayan saat ini. Selain itu, mereka protes soal aturan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tentang perizinan operasi kapal di atas 30 Gross Ton.
Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar, Yongki Limen, dalam orasinya meminta OD-SK memperhatikan kesejahteraan nelayan.
“Kami minta gubernur dan wakil gubernur supaya memperhatikan kesejahteraan nelayan. Kami dating tanpa ada unsur politik,” ungkapnya.
Perwakilan ASNEKO Sulut, Lucky Sariowan, mengatakan, mereka pula meminta pemerintah untuk meninjau soal perizinan secara online, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
Dijelaskan dia, lewat surat edaran Dirjen Perikanan tanggal 26 Juni 2018 tentang permohonan perizinan ke pelaku Usaha berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI.
“Banyak pelaku usaha nelayan sudah mengajukan permohonan izin untuk perpanjangan seperti prosedur biasanya, tapi mendadak keluar aturan baru. Itu salah satu persoalannya,” ungkapnya.
Lanjut Sariowan, dampaknya ada nelayan yang akan habis masa tempo perizinan usahanya lantaran aturan yang dikeluarkan mendadak ini.
“Aturan ini harusnya disosialisasikan dahulu, baru diterapkan,” pungkasnya.
Aksi ini diterima OD-SK yang diwakili Asisten I Setdaprov Edison Humiang, Kaban Kesbangpol Mecky Onibala, dan Kabid Perikanan DKP Sulut, Tangkap Tienneke Adam.
“Tuntutan ini akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, dan nantinya akan dilanjutkan ke pemerintah pusat,” ungkap Humiang.
Aksi ini pula, dilanjutkan para penelayan di Kantor DPRD Sulut. (ton)
