Dua Tahun Kepemimpinan OD-SK, Angka Kemiskinan di Sulut Menurun

Reporter : | 24 Mei, 2018 - 9:48 pm WITA

kemiskinan sulut

Wakil Gubernur Steven Kandouw, didampingi Karo Kesra Sulut dr. Devi Tanos, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait, foto bersama usai kegiatan Rakor Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesra Sulut.

SULUT, (maadotoday.co.id) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Moh. Edy Mahmud, mengatakan, di era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), angka penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara (Sulut) sangat tajam.

Menurut Edy, dari data pada tahun 2015 angka kemiskinan menyentuh 8,98 persen. Selang dua kepemimpinan pada tahun 2017 lalu, angka kemiskinan menurun hingga 7,9 persen. Ini merupakan suatu komitmen dan upaya yang luar biasa dari pemerintah daerah.

“Penurunan kemiskinan yang terjadi di Sulut sangat luar biasa. Problem kemiskinan pencapaian di bawah lima 0,5 persen sudah betul-betul sangat maximal. BPS menghitung kemiskinan melalui mendata berdasarkan konsumsi makanan dan non makanan. Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maximal di seluruh Sulawesi,” terang Edy seraya menjelaskan kemiskinan yang ada di daerah ini terdapat pada lokasi pedesaan, pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang digelar Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut, di ruang rapat Tumbelaka, kantor Gubernur Sulut, Kamis (24/5/2018).

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang hadir pada kegiatan itu, mengatakan, untuk penanggulangan kemiskinan Pemprov melakukan identifikasi dan koordinasi warga miskin di Sulut, untuk itu ada tiga indikator keberhasilan  mengatasi kemiskinan yaitu presisi ketepatan  sebab masih banyak  program yang tidak tepat sasaran di SKPD.

“Masalahnya pertama datanya salah kedua faktor politis tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita. Kedua koordinasi. Jangan tabur garam di laut sebab itu atas perjuangan Pak Gubernur Provinsi punya program layak huni 4000 rumah melalui Dinas Praskim di 15 kabupaten kota untuk mengatasi kemiskinan dan yang ketiga  adalah waktu , jangan di tunda – tunda bantuan untuk orang miskin,” ujarnya.

Selain itu lanjut Kandouw, jenis penetrasi masing – masing Kabupaten/Kota dalam merespon permasalahan kemiskinan di wilayah masing-masing. Secara de facto Kabupaten/Kota tidak mampu menghadapi kemiskinan di Daerah masing-masing.

“Jadi memang harus berkoordinasi dengan Pemprov,” tandasnya.

Kepala Biro Kesra Sulut dr Kartika Devi Tanos, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya Pemprov Sulut bersama pihak terkait dalam meningkatkan taraf hidup hidup masyarakat sekaligus menunjang program Pemprov Sulut Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). (ton)

Baca Juga :

Leave a comment