AMURANG, (manadotoday.co.id) – Agenda reses I tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dimanfaatkan legislator daerah pemilihan (dapil) Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra) Billy Lombok SH, dengan menyerap aspirasi masyarakat Desa Suluun Raya.
Pada temu konstituen yang dihadiri ratusan warga di Desa Suluun Tiga, Selasa (1/5/2018), sejumlah aspirasi yang dikemukakan warga diantaranya pembangunan jalan penghubung Desa Suluun menuju Desa Timbukar Kabupaten Minahasa, kepesertaan BPJS, Kesehatan dan sarana Olahraga.
“Kerinduan kami jika Pemprov Sulut akan merealisasikan pembangunan jalan Suluun-Timbukar. Sebab dibukanya akses jalan tersebut, akan memudahkan warga untuk menjual hasil pertanian dan menjangkau daerah lain seperti Tondano, Tomohon dan Sonder,” terang Raymond Tengor tokoh masyarakat Suluun Raya.
Selain itu Tengor juga mengeluhkan tidak maksimalnya layanan kesehatan milik pemerintah terhadap pemilik kartu BPJS. Dimana ada beberapa pasien yang harusnya masih membutuhkan perawatan karena belum sembuh, namun oleh pihak Rumah Sakit sudah dianjurkan untuk pulang.
“Kami tentu berharap aspirasi ini akan diperjuangkan oleh Bapak Billy Lombok, sebagai anggota Deprov Sulut,” harapnya.
Warga lainnya Clinton Tuwo, mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap sarana Olahraga seperti lapangan sepak bola.
Menurutnya, hal tersebut penting dalam rangka menyalurkan minat warga lebih khusus pemuda dalam bidang olahraga sehingga terhindar dari pengaruh Narkoba dan Minuman keras.
“Apalagi animo masyarakat terhadap olahraga sangat besar. Namun kurangnya sarana Olahraga otomatis membatasi warga dalam menyalurkan bakatnya,” ujar Tuwo.
Menanggapi aspirasin warga, anggota Komisi III Deprov Sulut Billy Lombok, menyatakan dirinya akan menindaklanjuti setiap aspirasi warga.
“Untuk jalan penghubung Suluun–Timbukar, saya akan berupaya memperjuangkan dengan teman-teman Komisi III yang membidangi Pembangunan Infrastruktur serta badan anggaran untuk menjadi program Pemprov Sulut di Tahun anggaran 2019. Dan untuk masalah BPJS, jika ada kendala di lapangan dengan pihak rumah sakit silahkan lapor ke saya, nanti kita akan berjuang bersama. Apalagi sesuai instruksi Presiden, pasien BPJS mempunyai hak yang sama dalam menerima layanan kesehatan. Dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS bagi masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui sebelum menjaring aspirasi warga Suluun Raya, anggota Banggar Deprov Sulut ini di hari yang sama sudah menyerap aspirasi warga Desa Rap-rap Kecamatan Tatapaan dan Pemuda GMIM Rayon 1 Minsel. (lou)
