BITUNG, (manadotoday.co.id) – Walikota Bitung Maximiliaan J Lomban, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Realisasi APBN Instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di BPU Kantor Walikota, Selasa (17/4/2018).
Lomban mengatakan koordinasi, evaluasi dan pengawasan atas realisasi APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran berjalan, merupakan kewajiban seluruh pengguna dan pelaksana anggaran, agar pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, dan rencana kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat berjalan on the track.
“Kita telah melaksanakan anggaran berjalan ini berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), yang berfungsi sebagai dasar melakukan kegiatan bagi satuan kerja dan dasar pencairan dana. Karena DIPA merupakan gabungan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA juga merupakan alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan anggaran, serta perangkat akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA merupakan pertanda positif untuk percepatan dan pemerataan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat waktu kedepannya, sehingga seluruh satuan kerja dituntut untuk bekerja kerja keras dan bekerja sama, agar realisasi fisik dan keuangan dapat memenuhi target,” beber Lomban.
Lanjutnya, sebagai birokrat, kita juga perlu secara terus-menerus memikirkan bagaimana masyarakat dapat merasakan dampak positif dari keuangan negara dan keuangan daerah. Dampak positif itulah sebenarnya yang menjadi sasaran kinerja kita yang sesungguhnya, bukan laporan di atas kertas bahwa program, proyek, atau kegiatan yang kita laksanakan 100% atau penyerapan anggaran kita 100% semata.
“Kinerja yang diukur pada deret angka-angka yang tinggi tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan kemakmuran sebanyak-banyaknya rakyat secara berkeadilan atas kinerja yang kita hasilkan,” tutup Lomban.
Pada kesempatan tersebut Lomban memberikan piagam penghargaan kepada 10 Satuan Kerja yang dinilai Berkinerja Pelaksanaan Terbaik pada Triwulan I Tahun 2018 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).(kys)
