Pemkab Minahasa Gelar Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2019

Reporter : | 28 Mar, 2018 - 3:10 pm WITA

 Musrenbang RKPD Minahasa 2019,  Musrenbang RKPD MinahasaTONDANO, (manadotoday.co.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, melalui Badan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, bertempat di Hotel Mercure, Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Rabu (28/03/2018).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi mewakili Penjabat Bupati Minahasa Drs Royke Herkules Mewoh DEA ini, diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bappelitbangda Minahasa Drs Donald Wagey MBA, yang diwakili oleh Sekretaris Badan (Sekban) Jemmy Tuwo, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara Aldrin Anies SP MT.

Sekban Jemmy Tuwo dalam laporannya mengatakan, tujuan dari Musrenbang RKPD ini yakni untuk membahas rancangan RKPD dan bertujuan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten, dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

Selain itu lanjut Tuwo, Musrenbang RKPD ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten melalu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

“Musrenbang RKPD ini juga untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah,” terang Tuwo.

Selanjutnya, Aldrin Anies saat membawakan sambutan mewakili Kepala Bappeda Sulut mengatakan, harus ada sinkroninasi perencanaan antara Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Sulut dalam menyusun Musrenbang RKPD.

“Saat ini kita sudah menggunakan e-Planing dan sudah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulut dan dikawal juga oleh KPK. Pokok-pikiran akan masuk di Simda perencanaan, di mana bila sudah masuk dalam Simda Perencanaan, tidak ada lagi istilah sisip-sisip peencanaan setelah usai pembahasan Musrenbang dari tingkat bawah. Semua dimulai dari yang paling bawah. Bila sudah masuk di Musrenbang Desa/ Kelurahan, kemudian ke Kecamatan, maka akan masuk sampai di Provinsi dan Pusat,” tukasnya.

Sementara, Pj Bupati Royke Mewoh dalan sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Jeffry Korengkeng menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa lingkup perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan jangka tahunan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rencana Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, menyatakan bahwa, Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang bertujuan untuk, menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dan Kota.

“RKPD tahun 2019 ini merupakan RKPD transisi, dimana dokumen RPJMD yang seharusnya menjadi acuan, belum disusun karena menunggu Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa terpilih nanti. Sehingga kita mengacu pada RPJMD Minahasa tahun 2008-2028, kebijakan nasional dan RPJMD Provinsi Sulut,” ujar Korengkeng.

Lanjutnya, Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Minahasa 2019 ini ialah peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, perwujudan kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi ekonomi berbasis lingkungan hidup berkelanjutan, dalam mencapai kemandirian masyarakat.

“Adapun prioritas pembangunan yaitu, peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan investasi ekonomi khususnya pariwisata dan pertanian, penanggulangan kemiskinan dan penganguran, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pengembangan dan peningkatan aksebilitas transportasi wilayah dan kawasan perdesaan, peningkatan tata kelolah pemerintahan daerah dan desa, serta peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Minahasa Max W Lomban, Denny Kalangi, Fentje Sambouw, Benny Mambu, Rommy Leke, Rinni Kambey, James Arthur Kojongian dan Ivonne Andries, segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa, Kepala Kantor BPN Minahasa Remilin S, Sekretaris Bappeda Manado Charles Lasut SH, para Pejabat di Pemkab Minahasa, para Camat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, LSM, Asosiasi Profesi, Investor, para Delegasi mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, unsur TP-PKK dan Dharma Wanita Persatuan Minahasa dan undangan lainnya. (rom)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Advertisement
.