Olly Ajak Warga Sulut Hindari Politik Identitas Jelang Pilkada Serentak 2018

Reporter : | 13 Mar, 2018 - 9:58 pm WITA

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, meminta masyarakat di daerah ini, menghindari politik identitas jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 6 (enam) kabupaten dan kota di Sulut.

pilkada serentak di sulut

Gubernur Olly Dondokambey, ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan Rakorda Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2018, yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor gubernur Sulut.

“Politik identitas dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Mari kita satukan tekad dan komitmen untuk menciptakan Pilkada Serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas,” ujar Olly, ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan Rakorda Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2018, yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor gubernur Sulut, Selasa (13/3/2018).

Politik identitas dijelaskan Olly, berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Lanjut Olly, sinergitas dari semua pemangku terkait adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro).

“Kunci utama untuk Pilkada yang sukses adalah sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder,” tegasnya.

Olly menambahkan, Pilkada Serentak yang akan digelar 27 Juni 2018, akan diikuti 16 Pasangan Calon (Paslon) serta 626.892 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar pada 79 Kecamatan dan 800 Desa/Kelurahan. Pemprov Sulut memberikan dukungan penuh terhadap hajatan politik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Bantuan sebesar Rp.2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan, sosialisasi, dan monitoring Pengamanan Pilkada Serentak di Tahun 2018 ini,” ungkap Olly.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito, mengimbau masyarakat mewaspadai politik identitas yang mengedepankan suku, agama dan golongan pada Pilkada 2018. Menurut dia, untuk persiapan menghadapi Pilkada Serentak, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan melakukan deteksi dini.

“Perlu kepekaan dan tanggap terhadap situasi di tengah masyarakat, sehingga apabila ada kejadian kecil cepat direspon agar tidak membesar dan tidak menjadi konflik,” bebernya.

Plt. Kaban Kesbangpol Sulut Mecky Onibala, menambahkan, pelaksanaan Rakorda Pilkada Serentak ini, tujuannya untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur pemerintah daerah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Turut hadir pada prtemuan itu, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Kabinda Sulut Laksma TNI Heri Jamhari, para Bupati dan Wali Kota, pejabat di Lingkup Pemrov Sulut, serta stakeholders terkait. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment

Berita Pilihan

Advertisement
.