Alqindi Binfaqih dan Tavif Watuseke Minta Gubernur Cabut SK Plt Bupati Mitra

Alqindi Binfaqih ,Tavif Watuseke , Plt Bupati Mitra, insiden Plt Bupati Mitra, Ronald Kandoli, RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Alqindi Binfaqih, meminta Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, untuk meninjau dan menarik kembali SK Plt Bupati Ronald Kandoli, pasalnya, insiden poncopotan foto Bupati JS serta dugaan penggerakkan masa mengkampanyekan kotak kosong sudah mencidrai pesta demokrasi Pilkada di Mitra.

“Seharusnya sebagai Plt bupati, mengawal dan menyukseskan pesta demokrasi lebih dingin, sejuk dan lebih aman, ini sudah keluar dari kode etik sebagai Plt Bupati. Sudah ada beberapa temuan di lapangan sperti lambang negara foto James Sumendap telah dicopot, sebenarnya Plt Bupati harus tahu bahwa Bupati James Sumendap hanya status cuti kampanye selama empat bulan bukan sudah tidak lagi jadi Bupati,”ujarb Alkindi, Minggu (18/2/2018).

Dirinya sangat menyangkan sikap Plt Bupati yang kelihatannya suda tidak netral menggiring masa masuk ke kantor bupati, ini sudah katakan semi kudeta dalam politik pengembalian kekuasaan yang sudah berlebihan apalagi sudah kesan berbunyi isu sara mengatakan putra daerah.

“Kami akan memberikan rekomendasi memintah Gubernur untuk mencabut SK Plt Bupati,”tutur Alkindi.

Dia pun mempertanyakan peran Panwaslu Mitra yang terkesan membiarkan kejadian itu.

“Sangat disayangkan karena ini adalah sesuatu yang tidak netral dan sangat tidak menjaga kondusifitas,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke, menyesalkan kejadian tersebut, menurutnya, Plt Bupati Ronald Kandoli kelihatan tidak netral serta tidak mampu menjaga netralitas.

”Nantinya kami DPRD akan membentuk Pansus Hak Angket, memintah Gubernur Sulut mencabut SK Plt Bupati Mitra,”tegas Watuseke.

Sementara Plt Bupati Ronald Kandoli, mengatakan, dirinya tidak pernah menyuruh warga atau simpatisannya untuk melakukan hal tersebut.

“Itukan spontanitas dari warga atau sebagai bentuk kegembiraan warga. Saya tak pernah melakukan intimidasi ke warga. Atau menyuruh mereka untuk mengkampanyekan kotak kosong,” ujar Kandoli saat dikonfirmasi manadotoday.co.id, Senin (19/2/2018).

Dijelaskan Kandoli, saat sampai di kantor Bupati pada hari pertama menjabat Plt Bupati, dirinya langsung menggelar rapat bersama jajaran SKPD.

“Memang saat itu karena euforia dari warga. Beberapa dari rombongan warga mengantar sampai ke dalam kantor Bupati. Saya sendiri langsung disambut protokoler. Kalau soal pencopotan foto Bupati saya tidak pernah melakukan atau menyuruh warga yang ikut mengantarkan saya,” jelas Kandoli.(ten)